detikNews
2019/10/20 08:21:01 WIB

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, BEM SI Bicara Perppu KPK Tak Digubris-BPJS Naik

Jabbar Ramdhani - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jokowi-Maruf Dilantik, BEM SI Bicara Perppu KPK Tak Digubris-BPJS Naik Demo BEM SI beberapa hari lalu (Foto: Jefrie/detikcom)
Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bicara soal kehidupan demokrasi di Indonesia jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka menilai aspirasi rakyat yang mereka bawa tidak ada tindak lanjutnya karena tersumbat.

"Demokrasi Indonesia hari ini, terwakili dalam gambaran serangkaian aksi protes, sejak 24 September hingga hari ini. Tersumbatnya aspirasi publik, corong perwakilan yang tak mendengar kehendak umum, serta kongsi penguasa dan parlemen menjadi wajah politik elite kita," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2019).


Dia mengatakan segala kebijakan semestinya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan dikembalikan untuk rakyat. Dia menegaskan pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.

"Apabila melihat posisi rakyat seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi sebagai upaya terwujudnya pemerintahan rakyat yang berdaulat (democratic state). Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD'," ujar dia.

Di sisi lain, lanjutnya, gerakan mahasiswa yang membawa kepentingan masyarakat malah direspons dengan kekerasan. Bahkan akhirnya ada korban nyawa yang pengusutannya tidak jelas.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com