DetikNews
Rabu 28 November 2018, 20:30 WIB

Kontroversi Aplikasi Pakem Kejaksaan

Rivki - detikNews
Kontroversi Aplikasi Pakem Kejaksaan Aplikasi Smart Pakem (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Kejaksaan membuat aplikasi Smart Pakem untuk mengawasi aliran kepercayaan yang menyimpang di masyarakat. Rupanya aplikasi ini menuai kontroversi, sebagian ada yang pro dan sebagian ada yang kontra.

Dirangkum detikcom, Kamis (28/11/2018), kewenangan mengawasi aliran menyimpang sudah diatur dalam UU Kejaksaan. Menurut Kasi Penkum Kejati DKI Nirwan Nawawi, aplikasi ini mempermudah warga memantau perkembangan aliran kepercayaan.

"Menyikapi perkembangan terkait peluncuran aplikasi Smart Pakem, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Bahwa untuk mengatur pengawasan, khususnya aliran aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, pemerintah memberikan kewenangan kepada kejaksaan melalui peraturan perundangan," ujar Nirwan kepada detikcom, Senin (26/11/2018).



Nirwan menjelaskan tujuan aplikasi Smart Pakem ialah:

- Memberikan kemudahan akses pengetahuan tentang perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang ada di Indonesia.

- Mencerdaskan masyarakat untuk menghindari atau pencegahan terhadap doktrin seseorang/kelompok untuk mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Terwujudnya kedamaian dan saling menghormati antarmasyarakat dan terciptanya kerukunan umat beragama.



Namun hal itu dianggap berbeda oleh Komnas HAM dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Aplikasi itu dianggap dapat memicu konflik di masyarakat.

YLBHI meminta kejaksaan menghapus aplikasi tersebut. Dia menegaskan negara harus menjamin warganya memeluk agama dan kepercayaan.

"Dengan kondisi seperti tersebut, adanya aplikasi ini justru akan memicu peningkatan konflik di antara masyarakat dan membuat kelompok atau individu penganut agama atau keyakinan yang dituduh sesat semakin rentan keselamatannya, baik jiwa maupun harta bendanya," tulis siaran pers YLBHI.

Sedangkan menurut Komnas HAM, aplikasi itu berpotensi melanggar HAM, memicu kegaduhan, dan bertentangan dengan semangat toleransi terhadap keberagaman. Komnas HAM juga minta aplikasi itu dihapus.

"Kami mendesak Kejati dan Kejagung menghapus aplikasi itu," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada detikcom, Sabtu (24/11).

"Itu menyeret negara untuk mengurusi kepercayaan orang lain. Itu catatan buruk. Itu menambah luka kaum penghayat kepercayaan. Soal toleransi beragama, lebih baik serahkan ke penghayatnya," tambah Anam.

Tetapi bagi Partai NasDem, aplikasi itu malah bisa mencegah persekusi terhadap penganut aliran kepercayaan. Sekjen NasDem Johnny G Plate mengatakan adanya aplikasi itu justru mempermudah monitoring terhadap aliran kepercayaan yang menyimpang. Sebab, aplikasi itu mudah diakses secara online.

"Kalau pengawasan ini lemah, yang gerakan-gerakan ini menjadi tantangan nyata untuk negara kan bahaya. Lebih baik sebelum dia menjadi tantangan nyata, dia masih potensi dicegah terlebih dahulu. Nah, untuk mencegah, diperlukan informasi. Informasi itu kan dari monitoring. Nah, kecepatan monitoring secara online lebih bagus," ucap Johnny di gedung DPR, Rabu (28/11/2018).
(rvk/HSF)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed