DetikNews
Senin 19 November 2018, 16:46 WIB

Setara: Laporan Eggi Sudjana terhadap Grace Didorong Motif Politik

Tsarina Maharani - detikNews
Setara: Laporan Eggi Sudjana terhadap Grace Didorong Motif Politik Hendardi (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Laporan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana terhadap Ketua Umum PSI Grace Natalie dinilai memiliki motif politik. Laporan atas dugaan ujaran kebencian itu disebabkan pernyataan PSI yang menolak Perda Syariah maupun perda yang berlandaskan agama lainnya.

Analisis itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2018). Hendardi meminta polisi tidak hanyut dalam permainan politik tersebut.

"Melihat substansi tekstual pernyataan Grace, menimbang situasi kontekstual maraknya perda diskriminatif berdasarkan agama tertentu, dan mencermati tren kasus penodaan agama di Indonesia selama ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa pelaporan Grace ke Bareskrim Polri oleh Eggi menggunakan pasal-pasal penodaan agama lebih banyak didorong oleh motif dan kepentingan politik. Oleh karena itu, kita ingatkan pihak kepolisian untuk tidak hanyut dalam permainan politik politisi dengan dalih penodaan agama," ujar Hendardi.


Menurut dia pernyataan Grace soal penolakan terhadap perda bernuansa agama itu tidak bisa disalahkan. Hendardi menjelaskan memang banyak regulasi daerah yang diskriminatif.

"Secara substantif tidak ada yang salah dengan pernyataan Grace, bila dikaitkan dengan masalah aktual jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional warga yang diatur oleh UUD 1945," sebutnya.

"Ketum PSI tersebut justru sedang mengingatkan masalah serius konstruksi hukum Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Begitu banyak regulasi daerah yang diskriminatif dalam aneka bentuk, dari surat edaran hingga peraturan daerah," lanjut Hendardi.


Ia kemudian membeberkan sejumlah regulasi diskriminatif yang ditemukan Komnas Perempuan. Hendardi mengatakan setidaknya Komnas Perempuan mencatat 421 peraturan diskriminatif.

Sementara itu, menurut catatan Setara hingga Desember 2017 ada 183 peraturan daerah yang diskriminatif, intoleran, dan melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan. Selain itu, Hendardi juga mengingatkan agar pemerintah memoratorium pasal-pasal penodaan agama, di antaranya pasal 156a KUHP, UU No 1/PNPS/1965, dan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Hukum penodaan agama dalam ketiga Undang-Undang tersebut memuat pasal-pasal karet yang bertentangan dengan asas kepastian hukum (lex certa) dan karenanya justru menciptakan ketidakadilan, baik aktual maupun potensial," kata Hendardi.


Menurut dia, banyak laporan kasus penodaan agama yang didorong kepentingan politik tertentu. Proses peradilannya pun, sebut Hendardi, banyak diwarnai tekanan politis.

"Mengenai penodaan agama sejak 1965 hingga 2017, pelaporan kasus penodaan agama sebagian besar tidak berkaitan langsung dengan substansi penodaan yang dipersoalkan karena menghina atau merendahkan doktrin teologis tertentu. Begitu banyak kasus penodaan agama yang distimulasi oleh kepentingan-kepentingan politik, terutama politik elektoral, baik di tingkat daerah maupun nasional," ucap Hendardi.

"Dalam konstruksi hukum penodaan agama yang elastis dan fleksibel, motif dan kepentingan politik di balik pelaporan penodaan agama dipastikan sangat dominan dibandingkan dengan intensi penegakan hukum demi keadilan. Proses peradilannya pun banyak diwarnai dengan tekanan politis melalui mobilisasi massa," pungkasnya.


Saksikan juga video 'Jokowi Ungkap Politik Genderuwo, Ini Reaksi Eggi Sudjana':

[Gambas:Video 20detik]


Setara: Laporan Eggi Sudjana terhadap Grace Didorong Motif Politik



(tsa/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed