JK Tolak Tuntutan FPI soal Pengakuan Bendera Tauhid di Insiden Garut

Jakarta - FPI meminta pemerintah mengakui bendera yang dibakar di Garut pada peringatan Hari Santri merupakan bendera tauhid yang tidak berkaitan dengan ormas mana pun. Wapres Jusuf Kalla menyatakan pengakuan itu tak perlu dilakukan pemerintah.

"Tidak perlu (bendera tauhid diakui pemerintah), ya pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu," kata JK di IPDN, Jatinangor, Bandung, Jumat (2/11/2018).

JK mengatakan pemerintah tidak pernah membuat aturan terkait bendera, seperti bendera hitam bertuliskan tauhid.

"Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera ini harus begini. Tidak, tidak," ujarnya

"Bahwa masing-masing menganggap itu (bendera tauhid), silakan. Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan," lanjutnya.

Baca juga: Soal Aksi Bela Tauhid 211, Polri: Penegakan Hukum Sudah Dilakukan

Sebelumnya, juru bicara FPI Slamet Ma'arif menjelaskan Aksi 211 berfokus pada dua tuntutan, yaitu meminta pemerintah mengakui bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera tauhid dan meminta aparat melakukan penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pembakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid.

"Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan undang-undang ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah, ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu," kata Slamet di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).

"Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, bahwa itu bendera ormas tertentu, padahal faktanya dari sudut agama, undang-undang, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya, itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar," sambung Slamet.


Saksikan juga video 'Pembakar Bendera HTI Bebas, NU: Tak Ada Bukti Menista Agama':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/fjp)