PKB: Dana Kelurahan dan Operasional Desa Bukan Janji Politik

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjanjikan ada Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa pada tahun 2019. PKB menegaskan program itu bukan janji politik Jokowi.

"Bukan janji politik tapi bentuk dari mewujudkan aspirasi yang ada. Agar proses administrasi desa sebagai ujung tombak pembangunan semakin lancar," ujar Wasekjen PKB Daniel Johan, Jumat (19/10/2018).

Daniel meminta tak ada yang berpikir negatif soal dua program tersebut. Dia mengatakan rakyat akan marah jika program-program pro rakyat dianggap politis.

Baca juga: Golkar: Dana Kelurahan untuk Keadilan Bukan soal Tahun Politik

"Masak semua hal dianggap politis. Kalau begitu nggak perlu ada APBN 2019 dong. Nanti dihukum rakyat kalau program-program kerakyatan dibilang politis," cetus Daniel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.

Baca juga: Gerindra: Dana Kelurahan Jokowi Jangan Janji Manis Jelang Pilpres

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.

"Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi.




Tonton juga 'Cak Imin: Nyoblos PKB Didoakan Masuk Surga':

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/rvk)