KPAI Dorong Sekolah Darurat untuk Anak Korban Lombok

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah untuk membuat sekolah darurat demi pemenuhan hak pendidikan anak yang terdampak gempa Lombok. Sampai saat ini tercatat sebanyak 468 bangunan sekolah rusak akibat gempa Lombok.

"KPAI mendorong agar diselenggarakannya sekolah-sekolah darurat dengan menggunakan tenda-tenda darurat di halaman sekolah," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (12/8/2018).

Foto: 4 sekolah yang laporannya diterima KPAI, yaitu SMPN 12 Mataram, SMPN 20 Mataram, SDN 01 Obel-obel Lombok Timur dan SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat. (Istimewa)

Meski bencana gempa sudah berlangsung 2 minggu ini, akan tetapi kegiatan belajar-mengajar tidak mungkin diliburkan terlalu lama. Untuk itu, dalam keadaan mendesak, sekolah darurat dari tenda sangat diperlukan.

"Mengingat proses pembangunan sekolah membutuhkan waktu lama, maka penyelenggaraan sekolah darurat harus melibatkan banyak sektor termasuk partisipasi masyarakat," imbuhnya.

KPAI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penilaian kelaikan bangunan skolah. Kondisi bangunan sekolah yang rusak dikhawatirkan menimpa anak-anak.

"Penilaian kelayakan bangunan sekolah sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak korban gempa. Pemetaan dan Penilaian kelayakan bagunan juga nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rehab-rekonstruksi pasca gempa," ujarnya.

Foto: 4 sekolah yang laporannya diterima KPAI, yaitu SMPN 12 Mataram, SMPN 20 Mataram, SDN 01 Obel-obel Lombok Timur dan SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat. (Istimewa)

KPAI juga mendorong Dinas Pendidikan mengerahkan tenaga pengajar hingga pegawai untuk meng-update kerusakan sekolah masing-masing. Dalam tahapan ini, diharapkan Dinas Sosial dan Dinas PPPA juga memberikan trauma healing kepada anak-anak.

"Dinas Pendidikan setempat dapat menggunakan data dan pemetaan dari para kepala sekolah untuk merencanakan sekolah darurat sesuai kebutuhan. Tentu saja berkoordinasi dengan Kemdikbud dan BNPB," lanjutnya.

Baca juga: Bantu Korban Gempa Lombok, Pertamina Salurkan 5.200 Liter BBM

Untuk itu, KPAI meminta agar BNPB menyediakan tenda yang selama ini untuk pengungsi dapat juga digunakan sebagai tenda kelas darurat. Jumlah tenda darurat tentu harus berdasarkan pemetaan.

"Jumlah tenda darurat satu sekolah yang rusak berat juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah siswa, di samping itu Pemerintah tentunya harus memastikan sekolah darurat yang didirikan aman bagi anak," imbuhnya.

Baca juga: BNPB: Hindari Donasi Susu Formula untuk Bayi Korban Gempa Lombok

Dinas Pendidikan juga diminta untuk mendistribusikan perlengkapan sekolah dan rekreasi, serta sarana dan prasarana belajar ke berbagai sekolah terdampak di semua jenjang pendidikan.

Sementara KPAI menerima laporan dari SGI (Serikat Guru Indonesia) Mataram yang merupakan anggota FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) terkait kondisi beberapa sekolah di Mataram yang terdampak gempa, diantaranya SMPN 12 Mataram; SDN 1 Obel-obel kecamatan Sambelia, Lombok Timur; SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat dan SMPN 20 Mataram.

Baca juga: 22 Ribu Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Lombok

Kondisi SMPN 12 Mataram sendiri terholong tidak aman. Ada 9 ruang kelas yang temboknya pecah dan bahkan sudah bergeser, 2 (dua) ruangan kelas yang plafonnya berpotensi jebol/runtuh.

Kerusakan akibat gempa di SDN 1 Obel-obel kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mencapai 80%. Kondisi tembok bangunan retak dan runtuh. (mei/nvl)