DetikNews
Kamis 26 Juli 2018, 17:45 WIB

Tak Setuju Agama Dibawa ke Politik, Din: Bisa Memecah Belah

Yuni Ayu Amida - detikNews
Tak Setuju Agama Dibawa ke Politik, Din: Bisa Memecah Belah Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (Foto: dok.detikcom)
Jakarta - Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tak setuju soal ada calon presiden yang mengklaim didukung ulama. Menurutnya, hal itu akan mengurangi nilai agama dan proses kedewasaan politik.

"Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau ada pernyataan seperti itu, saya khawatir akan bersifat subjektif, akan bersifat reduksionis," kata Din di Kantor Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Jalan Brawijaya VIII/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Menurutnya, kecil kemungkinan terjadi saat salah satu calon didukung seluruh ulama. Begitu pula jika ada parpol yang mengklaim sebagai partai Islam sepenuhnya.


Sebab partai-partai yang berideologi nasionalis pun punya anggota yang beragama Islam.

"Karena nggak mungkin semuanya, baru didukung oleh 10 (orang) yang disebut ulama, sudah klaim semua (ulama), sudah didukung umat Islam. Umat Islam Indonesia itu ada 220 juta, kalau didukung oleh 10 juta, 20 juta belum berarti didukung umat Islam secara keseluruhan," ujar Din.

Dia pun menyinggung soal mayoritas parpol koalisi Joko Widodo yang belakangan 'dicap' anti-Islam. Sebab meski sebagai partai nasionalis, menurut Din, bukan berarti partai-partai itu tidak mendukung umat.


"Umat Islam itu ada di PDIP, Golkar, NasDem, Demokrat, Hanura, partai yang bukan menggunakan nama Islam," tambah pria yang pernah menjadi Ketum MUI ini.

Din menyatakan tak sepakat adanya penggunaan simbol keagamaan yang kemudian diklaim oleh kubu-kubu yang sedang berkontestasi politik. Penggunaan simbol agama, menurutnya, berisiko memecah belah masyarakat.


"Maka saya tidak sepakat kalau ada penggunaan simbol keagamaan kemudian ditarik kepada klaim yang bersifat monopolistik. Nah ini punya simbol memecah belah. Kubu A klaim ada ulama, kubu B ada ulama, memang ada ulama, nah itu bisa memecah belah," ungkapnya.

"Nah saya mengusulkan kalau klaim itu jangan bersifat monopolistik. Jangan bawa lambang lambang keagamaan. Karena nanti bisa memecah belah umat beragama itu sendiri," imbuh Din.
(jbr/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed