Begini Cara Pemerintah Tanggulangi Rabies di NTT

Jakarta - Penyakit anjing gila atau rabies merupakan penyakit hewan menular akut. Virus tersebut dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis) melalui gigitan hewan tertular.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, pada saat ini terdapat sembilan provinsi dan beberapa pulau di Indonesia yang telah terbebas dari rabies, di antaranya adalah provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Baca juga: Tragis! Bocah 4 Tahun Digigit Anjing Peliharaan hingga Tewas

Kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Papua, Papua Barat, Pulau Weh, Pulau Pisang, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, serta Pulau Meranti. Sedangkan Provinsi yang masih tertular rabies salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan sejarah penularan sejak tahun 1997.

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, Fadjar Sumping, mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan strategi untuk pengendalian rabies pada wilayah tertular. Yakni melalui kegiatan vaksinasi dengan target cakupan lebih dari 70% populasi anjing.

Baca juga: Mengintip Peluang Bisnis Penitipan Anjing

Selain itu juga dilakukan sosialisasi, pengawasan lalu lintas anjing, manajemen populasi anjing, dan surveilans. Terkait adanya kasus rabies di Manggarai Timur dan Nagakeo, Ditjen PKH setiap tahunnya telah mengalokasikan dana pengendalian rabies di Flores.

Dana tersebut terutama difokuskan untuk penyediaan vaksin rabies, operasional vaksinasi, logistik kegiatan vaksinasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan program.

Fadjar menjelaskan, selain dukungan dalam bentuk dana operasional, pihaknya juga mengupayakan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 20 orang. Kemudian dokter hewan dan paramedik veteriner sebanyak 42 orang. Mereka diterjunkan untuk membantu pelaksanaan program pembebasan rabies di NTT.

"Tahun 2018 Ditjen PKH menganggarkan Dana Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1,5 juta dosis dengan nilai anggaran sebesar Rp 35 miliar. Itu untuk prioritas Provinsi tertular Rabies," ungkap Fadjar.

"Dana ini termasuk alokasi vaksin untuk Provinsi NTT sebesar 250 ribu dosis, beserta komponen pendukungnya dengan nilai mencapai Rp 4 miliar," tambahnya.

Baca juga: Kisah Hesti, Wanita Bercadar yang Kerap Menolong Anjing Malang

Dia menyampaikan, untuk menangani kasus rabies di NTT baru-baru ini, pihaknya sudah mengirimkan tim dokter hewan yang terdiri dari staf Direktorat Kesehatan Hewan dan Balai Besar Veteriner Denpasar.

"Tim tersebut membawa bantuan vaksin dan melakukan koordinasi tindak lanjut pengendalian rabies. Serta melakukan sosialiasi mengenai bahaya rabies kepada masyarakat di sekitar lokasi," kata Fadjar.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting karena setiap kejadian kasus rabies, pada umumnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rabies, sehingga korban lambat ditangani. Dia menekankan, masyarakat perlu mengetahui apabila didapati adanya korban gigitan hewan penular rabies (HPR).

"Jika ada korban, segera melapor ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) atau Rabies Center untuk diperiksa dan diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR). HPR yang menggigit agar segera diamankan dan dilaporkan," tandas Fadjar. (ega/nkn)