DetikNews
Rabu 05 Juli 2017, 06:56 WIB

Tapal Batas

Lestarinya Merauke dan Kabar Target Jokowi Soal Sawah 1,2 Juta Ha

Danu Damarjati - detikNews
Lestarinya Merauke dan Kabar Target Jokowi Soal Sawah 1,2 Juta Ha Presiden Jokowi saat panen padi di Merauke bulan Mei 2015 lalu. Foto: Rusman/Setpres/detikFoto.
Merauke - Masyarakat Malind Anim di Merauke bukan hanya hidup dari alam, namun hidup bersama alam. Kelestarian alam adalah kelestarian Marind Anim, kelestarian Merauke, kelestarian Indonesia.

Roda pembangunan bergerak di Bumi Animha ini sejak zaman Hindia Belanda Abad 20 hingga era merdeka Abad 21 sekarang. Termasuk pembangunan yang memanfaatkan alam. Dari laut, tepi pantai, kota, hingga hutan di pelosok pedalaman, pemanfaatan alam oleh manusia bukan hal baru bagi masyarakat Merauke.

Banyak saudara dari luar pulau, hingga perusahaan lintas negara, turut menggerakkan roda pembangunan di Merauke.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Harmini, di kantornya, Jl Peternakan Mopah Lama, Jumat (12/5/2017), menjelaskan kondisi lingkungan di sini. Ada hal yang perlu menjadi perhatian.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Merauke Harmini.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Merauke Harmini. Foto: Hasan Alhabshy

Penggalian Pasir Pantai

Mulai dari kawasan pantai, banyak terdapat aktivitas penggalian pasir di sini. Bila penggalian pasir terus dilakukan, khawatirnya akan terjadi abrasi. "Kedepannya, perlu diwaspadai abrasi disebabkan galian pasir yang aktivitasnya cukup signifikan," tutur Harmini saat berbincang dengan detikcom.

Abrasi gara-gara penggalian pasir, kata dia, sudah menggejala di Distrik Okaba, Urumb (Distrik Semangga), Dalir (Distrik Noukenjerai), dan Nasem (Merauke). Bahkan di kawasan tak jauh dari Ibu Kota Kabupaten saja, yakni di Pantai Lampu Satu, aktivitas penggalian pasir juga ada meski lebih terkendali.

"Kita tidak bisa menutup (aktivitas penggalian) tanpa memberi solusi, karena masyarakat juga butuh makan. Maka pemerintah mengalihkan ke usaha ekonomi produktif," ujar Harmini.

Bangkai hiu di Pantai Lampu Satu, Merauke.Bangkai hiu di Pantai Lampu Satu, Merauke. Foto: Pantai Lampu Satu Merauke (Danu Damarjati/detikcom)

Untuk memperbaiki keadaan kawasan yang sudah digali pasirnya, Pemkab berusaha menanam tumbuhan dan memanfaatkan lubang galian sebagai kolam ikan. Untuk langkah penjagaan agar tak ada penggalian pasir ilegal, perlu segera ada kerja mangkus dan sangkil dari aparat di kawasan yang rawan penggalian,

"Sebelumnya penjagaan lokasi belum terbentuk, maka segera dibentuk Pos Terpadu dari TNI-Polri-Satpol PP untuk daerah Dalir," tuturnya.

Ketika detikcom mengunjungi sudut Pantai Lampu Satu, Kamis (11/5/2017) sore hari, masyarakat sedang asyik menikmati suasana. Para nelayan melabuhkan perahunya, beberapa orang terlihat sibuk di galangan kapal menyelesaikan pekerjaannya.

Pantai Lampu Satu, Merauke.Pantai Lampu Satu, Merauke. Foto: (windyok89/Instagram)

Pantai Lampu Satu adalah tempat wisata favorit masyarakat sekitar dan tempat hidup para nelayan. Permukiman nelayan berada sekitar 300 meter saja dari bibir pantai. Bila air pasang, air laut bisa mencapai tiang-tiang rumah panggung itu.

Merauke punya luas perairan 5.089,71 km2 dengan panjang garis pantai sekitar 800 km. Luas daratannya adalah 46.791,63 km2, menjadikannya sebagai kabupaten terluas di Indonesia, sekaligus kabupaten ikonik di ujung timur, berbatasan dengan Papua Nugini.


Jokowi Ingin Sawah 1,2 Juta Ha

Soal potensi lahan di darat, Merauke adalah penghasil tanaman padi terbesar di Provinsi Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 153.661,09 ton pada 2015. Kurik adalah salah satu distrik penghasil padi terbesar di Merauke. Ada pula Distrik Tanah Minging, Semangga, hingga Malind yang juga menghasilkan padi dari sawah-sawah yang luas. Merauke menjadi lokasi pengembangan industri tanaman pangan berskala raksasa atau food estate.

Pada April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memunculkan ide Merauke Integrated Rice Estate (MIRE). Tahun 2008, MIRE berubah nama menjadi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan proyek besar-besaran ini.

Jokowi menghadiri panen raya padi di area 300 hektare, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Merauke, pada 10 Mei 2015 lampau. Dia melihat potensi luas lahan yang bisa dimanfaatkan dalam rangka MIFEE, luasnya 4,6 juta hektare. 1,2 Juta hektare dari luas itu untuk pertanian padi.

"Saya punya target dua tahun. Bisa Pak Menteri (Amran Sulaiman) yang 1,2 juta hektare? Ditawar tiga tahun. Bisa Pak Bupati? Oke. Nanti kerjasamanya Pak Mentan dan Pak Bupati. Tiga tahun targetnya, saya akan lihat perkembangannya, tiga tahun harus tercapai," kata Jokowi memberikan target kepada Menteri Pertanian dan Bupati Merauke kala itu, Romanus Mbaraka, pada panen dua tahun lalu itu, sebagaimana diberitakan detikcom.

Jokowi ikut panen padi di Merauke, Mei 2015 lalu.Jokowi ikut panen padi di Merauke, Mei 2015 lalu. Foto: Rusman/Setpres/detikFoto.

Jokowi mengatakan pengolahan lahan Merauke bakal memakai mesin-mesin moderen. Menurutnya, bila proyek lumbung pangan nasional ini berhasil, maka rakyat Indonesia bakal makmur, hasil pertanian juga menjadi komoditas ekspor. Dia ingin semua elemen masyarakat mendukung proyek padat investor ini.

Sawah 1,2 Juta hektare setara dengan 12.000 km2, diambil dari luas keseluruhan daratan Merauke 46.791,63 km2. Awalnya, area seluas 1,2 juta hektare terdiri atas 10 klaster di berbagai distrik. Hutan-hutan Merauke bakal dibuka.

Lalu apa kabar rencana pembukaan sawah 1,2 juta hektare itu kini?

Bupati Merauke Frederikus Gebze berbicara soal hal ini kepada detikcom di Swiss-Belhotel, Jl Raya Mandala, Merauke, Jumat (12/5/2017). Dia memahami MIFEE dilatarbelakangi oleh kondisi global terkait pemenuhan kebutuhan beras. Kata dia, setengah penduduk dunia adalah orang Asia yang mengonsumsi beras. Beberapa negara mengalami kesulitan mengembangkan sawah.

Maka Indonesia melihat peluang ini untuk mengembangkan sawah dan mencukupi kebutuhan beras. Pada 2006, era Presiden SBY, Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) diinisasi.

"Dapatlah Merauke yang 2,5 juta hektare," kata Frederikus. MIRE berubah menjadi MIFEE karena ada tilikan peluang pengembangan sektor energi.

Bupati Merauke Frederikus Gebze.Bupati Merauke Frederikus Gebze. Foto: Hasan Alhabshy

Dinamika berlanjut, rencana 2,5 juta hektare lahan itu tadi menyusut. Hingga akhirnya Presiden Jokowi merencanakan 1,2 juta hektare sawah itu. Namun perkembangan terkini, rencana luas lahan itu menyusut.

"Dari 2,5 juta hektare kita tawarkan 1 juta hektare. Dari 1 juta hektare kita tawarkan 700 ribu hektare. Dari 700 ribu hektare kita tawarkan 350 ribu hektare saja, sudah mencukupi kebutuhan dunia," ujar Frederikus.

Jadi kini rencana luas sawah adalah 350 ribu hektare saja, bukan 1,2 juta hektare seperti rencana Jokowi. Nama proyeknya, kata Frederikus, juga bukan MIFEE lagi. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penyebutannya menjadi 'Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke.

"Sekarang sudah berubah namanya. Dulu MIRE menjadi MIFEE, sekarang diubah dengan RPJMN 2015, Presiden Jokowi menginginkan lumbung pangan nasional, diubah menjadi Merauke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," tutur Frederikus.

Jadi apa dengan demikian berarti rencana Jokowi membangun 1,2 juta hektare sawah padi itu tak mungkin diwujudkan? Frederikus mengajak semua pihak untuk realistis saja. Dengan lahan yang tersedia, pengembangan penanaman padi bisa dimaksimalkan. Jangan sampai masuknya korporasi malah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi serbasalah.

"Nggak usah terlalu muluk-muluk. Ada pertanian tradisional secara koperasi, ada pertanian profesional secara korporasi. Tinggal kita kombinasikan keduanya, jangan sampai dipaksa oleh pemilik modal. Kalau pemilik modal, Indonesia nggak mau main beras dan orang luar main beras, berasnya kan nggak untuk kita, mereka bawa ke luar," tuturnya.

Perluasan sawah dan perkebunan dalam proyek itu di Merauke kadang malah bermasalah: bentrok dengan kawasan adat dan hutan sagu tempat masyarakat asli Merauke hidup dan mencari makan. Frederikus menyatakan hal itu terjadi, namun saat ini Pemda telah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang bisa melindungi kawasan adat milik masyarakat.

"Jadi lahan itu kan ada tempat-tempat sakral, tempat-tempat untuk tanaman sagu. Sekarang kita sudah punya RTRW dan RDTR , ada pula Zonasi kawasan-kawasan," tutur Frederikus.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Harmini, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan swasta perusahaan pertanian dan perkebunan diwajibkan melakukan penghijauan, supaya hutan tidak rusak. Para perusahaan juga diwajibkan memenuhi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Hutan sagu harus dilindungi, perlindungannya ada di dalam AMDAL. Daerah sakral hingga daerah resapan air juga tidak boleh diusik," kata Harmini.

Hutan rawa di Merauke.Hutan rawa di Merauke. Foto: Afif Farhan

Secara umum sampai saat ini, ada 25 perusahaan dan instansi pemerintah yang memiliki dokumen AMDAL, dengan bidang usaha beragam antara lain kelapa sawit, tebu dan pabrik gula, ubi kayu, hingga Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Ada lima perusahaan dan instansi pemerintah yang sementara sedang dalam proses AMDAL, bidang usahanya meliputi sawah, pabrik kayu serpih, hingga kelapa sawit.

Ada 16 perusahaan yang belum mengurus dokumen AMDAL, bidang usahanya meliputi perkebunan tebu, padi, jagung, dan kacang-kacangan, hingga industri pengelolaan dan pengawetan biota. Ada 35 perusahaan dan instansi pemerintah yang telah mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP-UPL). Ada 28 perusahaan yang sudah punya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Dalam perluasan proyek dan pembukaan lahan, konflik dengan masyarakat setempat dikatakannya wajar terjadi. Namun pemerintah dan perusahaan tak boleh memaksakan kehendak bila masyarakat pemegang hak ulayat atas lahan bersikap menolak hadirnya proyek itu.

"Yang menentukan boleh atau tidaknya lahan dipakai, itu adalah masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat menolak, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Tergantung yang punya tanah ulayat," kata Harmini.

Dalam diskursus perlindungan masyarakat adat, ada prinsip bernama Free and Prior Informed Consent (FPIC), artinya segala macam pembangunan yang bersinggungan dengan masyarakat adat haruslah berdasarkan 'persetujuan yang bebas dan disepakati serta disampaikan ke masyarakat adat' sebelum proyek pembangunan dijalankan. Persetujuan tak boleh dicapai dengan paksaan, intimidasi, dan tipu daya.



Prinsip FPIC ini erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Esensi FPIC terkandung dalam Konvensi ILO (Organisasi Buruh Internasional) 169 Tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. FPIC secara eksplisit termuat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Di Indonesia, ada TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf (j) menyebut negara mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Keuskupan Agung Merauke mengikuti isu MIFEE dan perkembangannya. Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, Pastor Anselmus Amo, menilai Bupati Merauke saat ini memang lebih berpihak kepada masyarakat adat ketimbang Bupati Merauke pendahulunya. Namun bukan berarti ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan masyarakat adat sudah benar-benar enyah.

"Hutan sudah jadi sawit, dan akan terus dibuka. Ancaman lingkungan sangat jelas. Terkait lahan adat, memang ada penyerahan dari masyarakat adat pemilik ulayat, tapi prosesnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC. Di sini rawan pelanggaran HAM bagi masyarakat adat," tutur Anselmus Amo.

Dia berharap, apapun proyek yang ada maka harus memperhatikan hak asasi manusia dan masyarakat adat. "Selain itu, perlu memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup," tandas Anselmus.

Ikuti perkembangan wilayah-wilayah terdepan di Indonesia hanya di tapalbatas.detik.com!
(dnu/tor)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed