detikNews
Kamis 04 Mei 2017, 11:33 WIB

Kolom Agama

Cerita Penghayat Kepercayaan, Dicap PKI hingga Tak Dapat Hak Publik

Andi Saputra - detikNews
Cerita Penghayat Kepercayaan, Dicap PKI hingga Tak Dapat Hak Publik Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)
Jakarta - Penghayat kepercayaan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun seiring waktu, mereka terdiskriminasi, dari dicap PKI hingga tak dapat hak-hak publik.

Hal ini terpapar dalam sidang terbuka di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (3/5) kemarin. Sekretaris Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), UGM, Yogyakarta, Samsul Maarif menceritakan bagaimana para Penghayat Kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminatif, stigma, hingga tak dapat hak publik.

"Kalau kita kaitkan dalam sejarahnya, penghayat itu sejak awal itu sudah distigma sebagai animisme, kolot, ketinggalan, harus ditinggalkan, dikomuniskan, lalu dibudayakan," kata Samsul sebagaimana tertulis dalam risalah sidang yang dikutip detikcom, Kamis (4/5/2017).

Puncak perilaku diskriminasi negara terhadap Penghayat Kepercayaan yaitu meminta para Penghayat Kepercayaan mengosongkan kolom agama di KTP.

"Ketika kosong, orang melihatnya, itu larinya ke situ dan itu seringkali kita dapatkan di lapangan, orang ingin mendapatkan KTP, mengurus SIM, dan seterusnya. Pertanyaannya gitu, ada nabinya? Ada kitab sucinya? Kamu itu PKI?" tutur Samsul.

Dalam mempertahankan hak tanahnya, para Penghayat Kepercayaan juga langsung mendapatkan stigma PKI.

"Yang sangat menyedihkan ketika Sunda Wiwitan, itu yang di pengadilan tanah adatnya direbut, teriakan-teriakan tentang PKI-PKI itu," ucap Samsul.

Bagi Samsul, stigma merupakan hal lumrah di masyarakat. Termasuk stigma masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan. Tetapi yang tidak bisa ditolerir yaitu negara melegalkan stigma tersebut menjadi norma hukum, salah satunya mengosongkan kolom agama di KTP.

"Stigma di masyarakat kita itu biasa. Orang Batak memandang orang Jawa itu banyak stigmanya. Orang Jawa melihat orang Sulawesi itu banyak stigmanya, biasa sekali. Tapi ketika itu diatur, dan melegalkan stigma menjadi norma, itu yang bermasalah," cetus Samsul.

Secara kesejarahan, Penghayat Kepercayaan tidak dipermasalahkan pada masa awal Kemerdekaan RI. Saat Orde Baru berdiri, rezim Soeharto membuat kolom agama di KTP pada 1978 dan memaksa Penghayat Kepercayaan masuk dalam salah satu agama resmi. Bila tidak mengisi kolom agama, maka tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Penghayat Kepercayaan juga dimasukan sebagai bagian dari Kebudayaan, dan menginduk ke Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, bukan Departemen Agama.

Setelah reformasi bergulir, diskriminasi itu ternyata masih ada.

"Kalau kita kaitkan dalam sejarahnya, penghayat itu sejak awal itu sudah distigma sebagai animisme, kolot, ketinggalan, harus ditinggalkan, dikomuniskan, lalu dibudayakan," pungkas Samsul.

Sidang gugatan itu atas permohonan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. Mereka menggugat Pasal 61 ayat 1 dan ayar 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK. Pasal tersebut berbunyi:

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
(asp/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed