DetikNews
Rabu 20 April 2005, 21:43 WIB

Kronologi Kasus Mulyana Versi BPK

- detikNews
Jakarta - Kasus penangkapan anggota KPU Mulyana W Kusuma memunculkan kontroversi di BPK.Ketua BPK Anwar Nasution sempat marah-marah, dan bersuara sinis, meski setelah banyak tekanan dari masyarakat, ia melunak. Bagaimana kronologis kasus Mulyana versi BPK. Berikut penjelasan Ketua BPK Anwar Nasution dalam siaran pers yang dibagikan kepada wartawan usai rapat kosultasi dengan Presiden SBY di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20\/4\/2005).Audit pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional pemilu tahun 2004 dilakukan BPK atas pemintaan Ketua DPR Akbar Tandjung. Permintaan dilayangkan Akbar sejak bulan Juni 2004 kepada Ketua BPK saat itu SB Judono.Audit langsung dipimpin oleh Djapitan Nainggolan , sedangkan Khairiansyah Salman bertugas meminpin sub tim pemeriksaan investigatif pengadaan dan distribusi kotak suara.Tim audit KPU berada di bawah pengawasan auditor utama III Harijanto sebagai penanggungjawab. Sedangkan supervisi berada di bawah Angbintama III Hasan Bisri.Konsep pelaporan audit BPK disampaikan dalam sidang badan BPK tanggal 13 Desember 2004. Audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu yang mendapat perhatian masyarakat. Yakni kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta dan teknologi informasi.Namun badan dan ketua BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Konsep audit KPU kedua disampaikan dalam sidang ketiga Maret 2004. Mutu laporan dianggap jauh lebih baik, kecuali bagian teknologi informasi. Untuk itu, BPK sepakat menunda laporan hingga satu bulan.Sebulan telah berlalu, namun audit KPU tak kunjung rampung. Tim menyatakan laporan audit tidak bisa diselesaikan karena belum dibahas KPU selaku auditing. \\\"Untuk menentukan jadwal pertemuan audit dengan KPU , ketua KPU, di gedang ke BPK pada tanggal 30 Maret 2005,\\\" aku Anwar.Dalam pertemuan tersebut, yang berlangsung di kantor BPK Nazarudin Sjamsuddin diterima ketua BPK, wakil ketua BPK dan auditor utama III. Dalam pertemuan itu, Anwar meminta ketua KPU agar melakukan pembahasan dengan tim audit KPU agar pembahasan dilakukan besok saat Anwar berkunjung ke Praha. Belakangan dilaporkan pertemuan audit BPK dengan KPU diadakan tanggal 5 April 2005. Dalam pertemuan tersebut, BPK meminta KPU agar menyampaikan tanggapan akhir pada hari Senin, 11 April 2005.Ternyata, disaat Anwar transit di Singapura, Minggu 10 April 2005, Wakil Ketua BPK Abdullah Zaini menelpon dan memberitahu Anwar perihal penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap terkait dengan rencana penyuapan kepada anggota tim auditor BPK Khairiansyah Salman.Penangkapan dilaksanakan berdasarkan oprasi intelijen KPK dengan auditror BPK sebagai pembantu pelaksana. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.Pertemuan pertama dilakukan di restoranJjepang di Hotel Borobudir tanggal 10 Maret 2005 sekitar pukul 1 siang.Selanjutnya pertemuan kedua, dilakukan di kamar 609 di Hotel Ibis, 8 April 2005 sekitar pukul 20.00 Wib. Mulyana ditangkap pada pertemuan kedua dengan jumlah uang Rp 150 juta.Anwar mengatakan saat itu BPK tidak pernah memberikan ijin. Anwar menanyakan kepada Zaini apakah BPK memberikan ijin sewaktu ia tengah berada di luar negeri. Wakil ketua menjelaskan, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, Hasan Bisri, Angbintama III yang mengetahui masalah ini dan memberikan ijin secara lisan kepada Khairiansyah.Walapun sudah mengetahui 3 bulan lalu, yang bersangkutan tidak melaporkan kepqda Badan , Ketua, wakil ketua, maupun anggota BPK lainnya, tim audit KPU. Setelah peristiwa tersebut, 11 April 2005 BPK menggelar sidang. Sidang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Hasan Bisri dan Khairiansyah bukanlah mandat dan wewenang BPK. Anwar juga memberikan peringatan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Karena bertentangan dengan semangat keterbukaan BPK.Selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan internal. Menurut Anwar, operasi yang dilakukan KPK dengan bantuan Khairiansyah tidak ada kontribusinya dengan laporan audit BPK. Namun pemeriksaan internal meninggalkan sejumlah pertanyaan diantaranya mengapa Khairiansyah tidak melaporkan tindakannya kepada kedua atasannya. Kenapa Khairiansyah melaporkan kepada Hasan Bisri. Apakah dia mencurigai kedua atasannya itu. Ketiga Angbitama 3 tidak memberitahu dan minta keputusan dari Badan, ketua BPK maupun wakil ketua BPK.


(jon/)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed