Kemenhub Tak Akomodasi Ojek Jadi Angkutan Umum, Minta Pemda Atur

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak akan mengakomodasi ojek sebagai angkutan umum. Meski demikian, Kemenhub meminta Pemda mengaturnya.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menjelaskan bahwa Kemenhub tidak akan mengakomodir ojek baik pangkalan maupun online sebagai angkutan umum resmi dalam sistem transportasi karena membawa risiko bagi masyarakat dan tidak menguntungkan terhadap sistem transportasi umum.

Ojek yang menggunakan sepeda motor roda 2 dari konstruksi tidak stabil yang rentan kecelakaan sebagai angkutan umum dan tidak ramah cuaca. Dalam sistem transportasi, semakin kecil kendaraan yang digunakan semakin besar biaya yang ditanggung masyarakat.

Terhadap sistem transportasi, semakin banyak kendaraan kecil beroperasi di jalan menyebabkan kemacetan karena ruang jalan yang digunakan tidak efektif. Walaupun tidak ada regulasi yang dikeluarkan Kemenhub, pengoperasian ojek baik yang berbasis aplikasi/online maupun ojek pangkalan tetap harus diatur.

"Secara lokal, pemerintah daerah dan polisi setempat bisa mengatur ojek pangkalan dan ojek online secara tersendiri, contohnya seperti andong di Malioboro tidak diatur dalam undang-undang tapi ada aturan lokal," jelas Sugihardjo dalam rilis yang diterima, Jumat (10/3).

Menanggapi peristiwa antara angkot dan ojek online di Tangerang beberapa waktu lalu, Sugihardjo menyatakan bahwa pihak Kepolisian dan pemerintah daerah agar menangani hal tersebut secara persuasif. Selain itu, Sugihardjo mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri.

Sugihardjo menegaskan baik angkutan umum konvensional maupun angkutan berbasis online harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Baik angkutan umum konvensional maupun angkutan berbasis online harus mengutamakan pelayanan kepada pelanggan dan kepentingan masyarakat," tegas dia.

Menanggapi semakin banyaknya angkutan online, Sugihardjo menyatakan bahwa kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Oleh karena itu, Sugihardjo mengatakan, semua penyelenggara angkutan umum harus terus meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (nwk/nwk)