Sekjen PAN: Demokrasi Kebablasan Itu 'Siapa Kuat Dia Menang'

Jakarta - Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi soal demokrasi kebablasan. Hal tersebut merupakan konsekuensi sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

"Saya cenderung setuju dengan istilah 'demokrasi kebablasan' tersebut. Apalagi kita beralih dari pemerintahan autokrasi ke demokrasi bebas, di mana setiap individu memiliki hak memilih dan menyuarakan pendapat," terang Eddy melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (22/2/2017).

Eddy mengungkapkan dewasa ini Indonesia beralih dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung. Konsekuensinya, terjadi politik 'tarung bebas'.

"Kita beralih dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung, di mana yang menganut asas 'tarung bebas' atau 'siapa kuat dia menang', yang berbeda dengan spirit perwakilan dan musyawarah mufakat sebagaimana diusulkan para pendiri republik ini," ujarnya.

"Akibatnya money politics dan korupsi berkembang pesat dan justru mencoreng wajah demokrasi dari bangsa Indonesia," sambung Eddy.

Ia berkesimpulan demokrasi kebablasan saat ini dalam konteks elektoral. "Jadi 'demokrasi kebablasan' menurut pandangan saya adalah dalam konteks demokrasi elektoral," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi saat pelantikan pengurus DPP Hanura di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2). (dkp/bag)