Kewenangan Anggaran Panglima Hilang, Jokowi Minta Wiranto Turun Tangan

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo buka-bukaan di Komisi I DPR soal kewenangan anggarannya yang hilang. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi agar pola komunikasi Panglima TNI dan Kemenhan segera diatur.

"Kemarin Presiden sudah instruksikan agar diatur harmonisasinya aturannya kembali antara Panglima dan Menhan dan Menko-nya. Diperintahkan Menko Polhukam (Wiranto) untuk memperbaiki komunikasi," kata JK di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).

Sedangkan soal pernyataan Gatot yang mengatakan bisa jadi dirinya diganti sebelum 2018, JK menegaskan bahwa pensiun Panglima TNI baru akan berakhir pada 2018.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Tahun )2018 batas pensiunnya. Kalau penggantiannya, saya tidak tahu. Batas pensiunnya itu tahun depan, 2018," kata JK.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR semalam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara mengenai kewenangannya soal anggaran yang hilang. Dia pun berpesan untuk perwira yang kelak akan menggantikannya.

Baca Juga: Buka-bukaan Panglima TNI Soal Kewenangan yang Hilang

Gatot menyatakan tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari tiap matra. Ini setelah ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada 2015.

"Untuk diketahui, saya sebagai Panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. Saya tidak kendalikan AD, AL, AU. Mengapa? Pada UU 25/2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, top, down secara terpadu. Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis. Tapi, begitu muncul Peraturan Menhan No 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada," papar Gatot dalam rapat kerja di DPR, Senin (7/2). (fiq/fjp)