Rabu 11 Januari 2017, 07:43 WIB
Tekad Gerindra Usung Prabowo Capres di 2019 dan Reaksi Parpol
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Partai Gerindra yakin mengusung Ketum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Ambisi Gerindra tersebut juga dibarengi keyakinan bahwa sang ketua umum akan menang.
Kesiapan dan keyakinan itu bukan tanpa alasan. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini mesin partai menjadi semakin besar. Termasuk jumlah anggota fraksi di DPR. Dari semula berjumlah 26 orang menjadi 73 orang.
"Sekarang kita sangat siap. Dan kami yakin 2019 akan menang. Kemarin saja dengan persiapan yang relatif pendek kita bisa hampir memenangkan dengan perbedaan yang cukup tipis, apalagi sekarang," ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Tak hanya itu, jumlah kader partai yang mencapai ribuan di berbagai daerah, dikatakan Fadli, juga menjadi 'kunci' kepercayaan diri mereka dalam menatap kursi RI-1 pada Pilpres 2019.
Selain itu, melihat rekam jejak Prabowo yang pernah bertarung dalam Pilpres 2014 melawan Joko Widodo menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan.
"Siapa yang mau bully? Presiden Abraham Lincoln saja berkali-kali, biasa itu. Kalau nggak salah belasan kali angkanya. Itu biasa di dalam politik. Hidup saja kita sering gagal, lulus, gagal, lulus, biasa saja," kata Fadli.
PDIP Nilai Ambisi Gerindra Bukan Ancaman
Melihat ambisi Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres, partai politik lain ikut berkomentar. PDIP sebagai partai pemenang Pilpres 2014 menilai keyakinan Gerindra tersebut bukanlah ancaman.
"Kami tidak pernah merasa ada ancaman. Kami hanya kokoh berdiri ketika ada pihak-pihak yang mau mengingkari Pancasila dan kebinekaan konstitusi kita," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai rapat internal di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Menurutnya, tiap partai memiliki strategi dan cara tersendiri dalam berkontestasi.
"Setiap partai punya cara dan strategi. Tapi bagi kami, yang dinyatakan Ibu Mega, kami berdiri kokoh di belakang Jokowi. Skala prioritas terpenting adalah bekerja untuk rakyat," ujar Hasto.
Kontestasi Pilpres 2014 yang Kembali Terangkat dan Celah Bipolarisasi Politik Nasional
PPP juga ikut 'bersuara' soal tekad Gerindra mengusung Prabowo. Tak seperti PDIP, yang tidak merasa terancam oleh hal itu, Ketum PPP Romahurmuziy mengatakan pengumuman soal capres justru akan mengangkat persoalan kontestasi.
"Kontestasi Pilpres 2014 kemarin sudah selesai. Dengan adanya pengumuman ini, tentu akan mengangkat kembali persoalan kontestasi. Dan politik nasional akan mengalami lagi bipolarisasi. Dan itu tidak bagus untuk suasana politik nasional ke depan," kata Romi di sela rapat paripurna DPR RI di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Hal itu bakal berdampak pada kondisi politik nasional yang dinilainya dapat mengalami bipolarisasi. Selain itu, menurut Romi, adanya pengumuman soal pengusungan capres oleh Gerindra akan membuat situasi memanas. Melihat 2017 sebagai tahun Pilkada Serentak 2017.
"Kita tahu (Aksi Bela Islam) 411 dan 212 dipersepsikan terkait dengan persoalan politik Pilkada. Bisa dibayangkan kalau persoalan Pilpres sudah secara dini terangkat lagi sebagai sebuah kontestasi. Maka semua peristiwa politik ke depan akan selalu dibawa ke sana. Dan itu tidak sehat untuk politik nasional," ujarnya.
(nkn/nkn)
Kesiapan dan keyakinan itu bukan tanpa alasan. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan saat ini mesin partai menjadi semakin besar. Termasuk jumlah anggota fraksi di DPR. Dari semula berjumlah 26 orang menjadi 73 orang.
"Sekarang kita sangat siap. Dan kami yakin 2019 akan menang. Kemarin saja dengan persiapan yang relatif pendek kita bisa hampir memenangkan dengan perbedaan yang cukup tipis, apalagi sekarang," ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Tak hanya itu, jumlah kader partai yang mencapai ribuan di berbagai daerah, dikatakan Fadli, juga menjadi 'kunci' kepercayaan diri mereka dalam menatap kursi RI-1 pada Pilpres 2019.
Selain itu, melihat rekam jejak Prabowo yang pernah bertarung dalam Pilpres 2014 melawan Joko Widodo menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan.
"Siapa yang mau bully? Presiden Abraham Lincoln saja berkali-kali, biasa itu. Kalau nggak salah belasan kali angkanya. Itu biasa di dalam politik. Hidup saja kita sering gagal, lulus, gagal, lulus, biasa saja," kata Fadli.
PDIP Nilai Ambisi Gerindra Bukan Ancaman
Melihat ambisi Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres, partai politik lain ikut berkomentar. PDIP sebagai partai pemenang Pilpres 2014 menilai keyakinan Gerindra tersebut bukanlah ancaman.
"Kami tidak pernah merasa ada ancaman. Kami hanya kokoh berdiri ketika ada pihak-pihak yang mau mengingkari Pancasila dan kebinekaan konstitusi kita," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai rapat internal di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Menurutnya, tiap partai memiliki strategi dan cara tersendiri dalam berkontestasi.
"Setiap partai punya cara dan strategi. Tapi bagi kami, yang dinyatakan Ibu Mega, kami berdiri kokoh di belakang Jokowi. Skala prioritas terpenting adalah bekerja untuk rakyat," ujar Hasto.
Kontestasi Pilpres 2014 yang Kembali Terangkat dan Celah Bipolarisasi Politik Nasional
PPP juga ikut 'bersuara' soal tekad Gerindra mengusung Prabowo. Tak seperti PDIP, yang tidak merasa terancam oleh hal itu, Ketum PPP Romahurmuziy mengatakan pengumuman soal capres justru akan mengangkat persoalan kontestasi.
"Kontestasi Pilpres 2014 kemarin sudah selesai. Dengan adanya pengumuman ini, tentu akan mengangkat kembali persoalan kontestasi. Dan politik nasional akan mengalami lagi bipolarisasi. Dan itu tidak bagus untuk suasana politik nasional ke depan," kata Romi di sela rapat paripurna DPR RI di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Hal itu bakal berdampak pada kondisi politik nasional yang dinilainya dapat mengalami bipolarisasi. Selain itu, menurut Romi, adanya pengumuman soal pengusungan capres oleh Gerindra akan membuat situasi memanas. Melihat 2017 sebagai tahun Pilkada Serentak 2017.
"Kita tahu (Aksi Bela Islam) 411 dan 212 dipersepsikan terkait dengan persoalan politik Pilkada. Bisa dibayangkan kalau persoalan Pilpres sudah secara dini terangkat lagi sebagai sebuah kontestasi. Maka semua peristiwa politik ke depan akan selalu dibawa ke sana. Dan itu tidak sehat untuk politik nasional," ujarnya.
(nkn/nkn)
