Plt Gubernur DKI: Raker di Kereta Wisata Tidak Gunakan APBD

Plt Gubernur DKI: Raker di Kereta Wisata Tidak Gunakan APBD

Niken Purnamasari - detikNews
Senin, 09 Jan 2017 11:41 WIB
Plt Gubernur DKI: Raker di Kereta Wisata Tidak Gunakan APBD
Plt Gubernur DKI Sumarsono (Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta - Para pejabat SKPD di lingkungan Pemprov DKI bersama Plt Gubernur Sumarsono akan menggelar rapat kerja di kereta wisata tujuan Jakarta-Yogyakarta. Sumarsono menegaskan anggaran perjalanan itu berasal dari kocek tiap pejabat, bukan dari APBD.

"Menggunakan uang pribadi masing-masing. Tidak menggunakan APBD. Kalau menggunakan APBD, salah. Kok menggunakan APBD untuk kegiatan Sabtu-Minggu. Saya tahu aturan, jadi tidak akan menggunakan APBD," jelas Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Dana Rp 7 juta dari tiap kepala SKPD akan menjadi biaya akomodasi selama perjalanan. Termasuk untuk sewa kereta wisata, makan, biaya menginap di hotel, dan biaya transportasi selama di Yogyakarta. Selain itu, dana tersebut menjadi subsidi silang bagi staf Pemprov DKI yang akan mengikuti rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para kepala SKPD cross subsidi saja. Masing-masing nyumbang Rp 7 juta saja karena ada sebagian yang berangkat (staf) tidak harus tarik (dana) cross subsidi saja. Rp 7 juta termasuk paketnya, paket kuliner, paket rekreatif," kata Sumarsono.

Rapat di gerbong kereta wisata akan berlangsung pada Jumat (13/1) dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir, Jakarta. Sepanjang perjalanan menuju Yogyakarta, mereka akan membahas sejumlah isu strategis, yakni perekonomian, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan administrasi.

Diperkirakan rapat akan selesai saat kereta tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta, pada malam hari. Esok paginya, Sumarsono bersama pejabat Pemprov DKI akan diterima oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Mereka akan membahas kerja sama di bidang pariwisata dan budaya.

"Karena ini percepatan waktu untuk APBD 2017 setingkat pimpinan, banyak isu yang harus ditangani dan kita harus memanfaatkan waktu hari Sabtu dan Minggu saja untuk membicarakan isu-isu strategis. Sekaligus kita menjajaki dengan pihak Keraton Yogyakarta untuk kemungkinan menyusun paket wisata nusantara," katanya. (nkn/rvk)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini