Ahok: Saya yang Kerja, Kok yang Mutusin Anggaran Plt Gubernur?

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengajukan kenaikan Biaya Operasional (BOP) RT/RW ke DPRD. Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak tahu dengan pengajuan tersebut.

"Saya enggak tahu karena saya enggak masuk (cuti)," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2016).

Mendengar hal tersebut, Ahok kemudian menyinggung soal uji materi pasal 70 (3) UU No 10 tahun 2016 tentang ketentuan cuti bagi petahana ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mempertanyakan kewenangan Plt Gubernur dalam memutuskan anggaran.

"Itu yang saya minta ke MK. Bagaimana bisa saya yang kerja, saya yang tanggung jawab, kok yang mutusin anggarannya Plt Gubernur," ujar dia.

Selama ini, kata Ahok, belum pernah Plt Gubernur menentukan kabijakan. Lantaran Plt Gubernur hanya menjalankan program visi-misi dari gubernur yang nonaktif.

"Belum pernah dalam sejarahnya pasca reformasi Plt Gubernur menentukan kebijakan. Karena semua kebijkan visi-misi gubernur terpilih. Itu wakil gubernur aja enggak boleh loh," tegas dia.

Untuk itu, dia mempertanyakan kenapa uji materinya tidak segera diputus. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, calon gubernur nomor urut 2 itu ingin ada kepastian hukum dengan segera.

"Makanya tolong juga tanyakan ke MK kenapa yg saya minta itu kok lama banget mutusinnya. Biasa kan MK cepat ini," kata dia.

Sebelumnya, Sumarsono menyoroti masalah kecilnya biaya operasional RT/RW yang sering dikeluhkan oleh para ketua RT/RW. Sumarsono menyebut mereka menganggap gaji kecil karena UMP Rp 3,3 juta sementara uang Rp 1,2 juta, kata dia, bukan gaji tapi biaya operasional.

Sumarsono pun berjanji akan mengajukan kenaikan biaya operasional RT/RW ke DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan. "Saya hanya tampung dari mereka dan saya akan sampaikan di DPRD. Kalau bisa naik Alhamdulillah, kan ini sudah mulai dibahas. Kalau jadi naik ya di anggaran perubahan," imbuhnya.



(ams/nkn)