Melihat Keunikan Keseharian Pelajar di Purwakarta

Purwakarta - Aktivitas para pelajar di Kabupaten Purwakarta bisa dibilang berbeda dari daerah lain. Mereka memulai dengan belajar sejak pukul 06.00 WIB.

Umumnya di kota atau kabupaten lainnya aktivitas belajar dimulai pukul 07.00 WIB atau 07.30 WIB.

Pola pendidikan seperti itu sudah berlaku sejak Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menjabat. Tidak hanya soal jam masuk, aktivitas lain pun banyak yang tidak umum diterapkan. Karena pendidikan di Purwakarta sudah sejak lama 'menganut' pendidikan berkarakter berbudaya yang lebih mengedepankan sisi aplikatif dibanding akademis.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom Pelajaran berbasis praktik

Hal yang berbeda lainnya yakni para pelajar di SD dan SMP negeri pergi ke sekolah tidak lagi menggunakan seragam putih merah atau putih biru. Mereka menggantinya dengan pakaian khas Sunda yakni hitam-hitam atau putih hitam. Sedangkan khusus Senin mereka mengenakan pakaian pramuka dan Jumat mengenakan pakaian muslim, peci, dan sarung untuk pelajar muslim pria.

Kegiatan upacara atau apel pun tidak setiap hari dilakukan. Mereka melakukan itu hanya di hari-hari tertentu seperti setiap Senin. Sebagai penggantinya pelajar membaca, menulis dan mengkaji Al-Quran bagi pelajar Muslim. Sedangkan untuk non Muslim menyesuaikan dengan kitab suci masing-masing. Bahkan mulai 1 Desember mendatang kegiatan tersebut akan resmi menjadi kurikulum dengan guru khusus yang saat ini masih diseleksi.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Usai melaksanakan membaca, menulis, dan mengkaji kitab suci, para pelajar Muslim diwajibkan untuk melaksanakan Salat Dhuha sebelum memulai pelajaran. Bagi pelajar non muslim menyesuaikan dengan melaksanakan ritual ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan didampingi seorang guru agama.

Pelajar dalam menjaga kebersihan juga tidak sebatas merapikan kelas. Mereka diharuskan mencuci tangan sebelum masuk sekolah di wastafel yang telah disiapkan di depan kelas. Bahkan untuk menjaga kebersihan di dalam kelas, pelajar diharuskan membuka sepatu mereka dan meletakannya di sebuah rak yang berada di samping kelas.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Bahkan 70 persen ruang kelas SD dan SMP negeri di Kabupaten Purwakarta sudah dilengkapi satu toilet di tiap kelas. Rencananya Pemerintah Kabupaten (pemkab) Purwakarta akan melengkapi 30 persen kekurangan toilet tersebut pada tahun 2017 mendatang.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Keunikan lainnya yakni tidak adanya kantin dan pedagang di lingkungan sekolah. Pasalnya pemerintah melarang adanya penjual makanan. Pelajar diimbau membawa makanan dari rumah. Nantinya makanan tersebut akan dimakan bersama saat jam istirahat.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Terlepas dari itu, pemerintah sudah sejak lama memberikan subsidi berupa pemberian susu dan telur setiap Jumat kepada para pelajar. Bahkan Pemkab Purwakarta memberikan dua kilogram daging merah setiap sebulan. Hal ini dilakukan untuk peningkatan gizi para pelajar di Kabupaten Purwakarta.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Kegiatan belajar juga diubah tidak harus di dalam kelas. Bupati Dedi membebaskan pihak sekolah dan guru agar kreatif menyalurkan ilmunya melalui metode aplikatif sehingga anak tidak hanya unggul dalam hal akademis namun bisa menghasilkan produk. Bahkan sudah sejak lama lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket dilarang digunakan sebagai media pembelajaran.

Para pelajar di Purwakarta pun tidak lagi dibebani oleh Pekerjaan Rumah (PR). Namun diubah menjadi hal yang lebih aplikatif seperti bertani, berkebun, bahkan hingga membantu orang tua.

Foto: Tri Ispranoto/detikcom

Proses belajar-mengajar pun berakhir saat salat Zuhur. Sementara bagi mereka yang bersekolah selesai di atas pukul 13.00 WIB diperbolehkan membawa bantal karena pemerintah menerapkan program tidur siang di kelas selama 30 menit hingga satu jam.

Sejak beberapa bulan terakhir, pelajar Purwakarta juga tidak ada lagi yang berani membawa kendaraan ke sekolah. Pasalnya pemerintah bersama kepolisian sudah melarang pelajar menggunakan kendaraan ke sekolah. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi tidak naik kelas hingga dikeluarkan dari sekolah.

Sebagai solusinya, dalam waktu dekat pelajar di daerah yang belum tersentuh angkutan umum akan mendapat fasilitas angkutan sekolah. Diharapkan 100 persen pelajar di Kabupaten Purwakarta tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi mereka berupa motor atau mobil ke sekolah. (nwy/mpr)