Orasi Ahmad Dhani Dipolisikan, Prof Hibnu: Jokowi yang Harus Melapor Sendiri

Jakarta - Relawan Joko Widodo melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya terkait orasi Ahmad Dhani yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pasal-pasal yang digunakan untuk melaporkan Ahmad Dhani dinilai tidak tepat.

Ahmad Dhani dilaporkan melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain itu, Dhani diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 207 KUHP karena dianggap dengan sengaja menghina kepala negara di muka umum

"Melapor boleh saja, tetapi berdasarkan putusan MK, pejabat negara harus melaporkan sendiri," kata ahli pidana Prof Dr Hibnu Nugroho kepada detikcom, Senin (7/11/2016).

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008 jo Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, maka Jokowi sendiri yang harus melaporkan perbuatan Ahmad Dhani itu. Menurut MK, pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht).

Prof Dr Hibnu Nugroho (andi/detikcom)

MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyebutkan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di atas

"Karena dalam pidana, kalau menyangkut person, harus yang bersangkutan sendiri yang melaporkan," ujar guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Adapun pasal Penghinaan Presiden juga telah dihapus MK pada 4 Desember 2006 melalui putusan dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Permohonan judicial review itu diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi. (asp/fdn)