KPK Usut Penyimpangan Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak yang Disorot Jokowi

Jakarta - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan timnya segera bergerak mengusut dugaan penyimpangan yang mengakibatkan mangkraknya proyek pembangkit listrik. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyoroti mangkraknya proyek tersebut sejak 8 tahun terakhir.

"Otomatis tim nanti akan segera bergerak, masih akan dibentuk, dalam hal ini masih dalam pengumpulan bahan-bahan keterangan. Kita tahu PLN (dengan proyek) 35 ribu megawatt itu memang (membutuhkan) biaya yang tidak sedikit, jadi memang itu perlu kita kawal. Apalagi Beliau (Presiden Jokowi) sudah mengucapkan seperti itu, harus dengan segera memang kita tanggapi," tegas Basaria di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016).

Untuk tahap awal, tim KPK akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Basaria menegaskan, mangkraknya proyek bukan serta merta menunjukkan adanya pidana korupsi.

"Kita lihat dulu. Nanti kalau kita katakan korupsi nanti saya salah, kita belum sampai ke sana," sambung Basaria.

(Baca juga: Banyak Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi: Nanti Saya Bawa ke KPK)

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan segera mengevaluasi proyek pembangkit listrik tersebut. Bila tidak ada peluang untuk dilanjutkan, pemerintah akan menempuh jalur hukum.

"Kalau saya lihat satu dua nggak bisa diteruskan karena sudah hancur, sudah karatan tinggal kepastian. Kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK," tegas Jokowi di depan para menteri saat rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Selasa (1/11).

Hal ini dikarenakan dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersebut sangat besar. Nilainya, kata Jokowi bahkan mencapai triliunan rupiah.

"Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, 34 pembangkit listrik, sampai sekarang saya belum mendapatkan kepastian mengenai ini," jelasnya.

Jokowi meminta laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum pengambilan keputusan. Ini harus ada kepastian dalam waktu dekat.

‌"Tolong nanti disampaikan ke saya totalnya berapa, ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus," ujarnya.

Kepada para jajaran kabinet, Jokowi mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program pembangunan. "Saya minta yang baru ini betul-betul hati-hati semuanya," tutur Jokowi.

(dha/fdn)