.webp)
Ahok-Djarot meneken kontrak politik PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Selasa 20 September 2016 malam. PDIP memastikan tak ada yang menyingung soal mahar politik dalam kontrak tersebut. "Kontrak politik sifatnya untuk membangun, mensejahterakan dan mengayomi warga Jakarta. Pasti tak ada kaitannya dengan mahar politik," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.
Hal yang sama juga disampaikan Ahok. Dia tidak disuruh jadi kader PDIP dan tidak diminta mahar politik. "Bu Mega sama Pak Taufik Kiemas enggak pernah minta mahar (dari dulu). Mereka tahu saya enggak punya duit," kata Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas permintaan Megawati, Ahok siap memenuhi bahkan dia mengatakan selama ini sudah menjalankan tugas itu selama kepemimpinannya.
Berikut permintaan Mega ke Ahok:
1. Hapuskan SARA
|
Foto: Hasan Al Habshy
|
"Bu Mega cuma sampaikan bahwa PDIP ini partai ideologis, jelas Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno," kata Ahok usai menandatangani kontrak politik PDIP di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).
Sebagai partai yang dijiwai sikap ideologis Soekarno, PDIP perlu melaksanakan komitmen terhadap Pancasila. Maka penghapusan masalah SARA kini menjadi tugas Ahok, karena tak sesuai dengan Pancasila. "Jadi tidak ada lagi SARA. Masalah SARA itu sudah ketinggalan. NKRI Pancasila itu sudah selesai," ujar Ahok.
Soal SARA, dalam beberapa kesempatan Ahok menolak tegas penggunaan sentimen SARA sebagai senjata politik, misalnya saat menolak tendensi politis dari Bamus Betawi. Ahok sendiri merupakan kepala daerah di Jakarta yang berlatar belakang etnis Tionghoa.
2. Patuhi Dasa Prasetya PDIP
|
Foto: Hasan Al Habshy
|
"Dia cuma tahu, 'Nanti ini bersedia enggak? Kalau kita pilih menjalankan ini.' Saya baca kan. Wah ini sudah saya kerjain saya bilang," kata Ahok sambil menunjukkan selembar kertas berkop surat DPP PDIP, berisi 10 poin Dasa Prasetya PDIP.
Ahok berbicara di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016). Dia tiba di Balai Kota setelah bertemu dengan Megawati dan elite PDIP.
Ahok merasa sudah melaksanakan Dasa Prasetya PDIP itu. "Kasih lihat ini (sambil mengeluarkan kertas dari kantong). Tahu enggak, apa yang mau diperjuangin PDIP? Dasa Prasetya PDI Perjuangan. Udah gue (saya) lakukan kayak begini sih. Udah gue lakuin kayak begini bebas biaya berobat, pendidikan," tutur Ahok.
Berikut isi Dasa Prasetya PDIP:
1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.
4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.
6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang Secara konsisten.
8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.
3. Koreksi Diri
|
Foto: Hasan Al Habshy
|
"Saya cuma mendengarkan DPP semua, termasuk ada otokritik lah, DPP bilang kita ngomong terlalu banyak lah, nyerang," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Beberapa kader PDIP menyuruh Ahok untuk melakukan otokritik, alias mengkritisi diri sendiri supaya ada perbaikan ke depan, setelah resmi diusung sebagai cagub DKI.
"Ya (disuruh otokritik karena) terlalu banyak ngomong. Maksudnya itu beberapa DPP (PDIP) juga menyampaikan, keberatan mereka dengan sikap saya selama ini. Jawab macam-macam kan juga bisa buat mereka kesal," kata Ahok .
Halaman 2 dari 4
