Megawati Minta Ahok Patuhi Dasa Prasetya PDIP

Jakarta - Kandidat calon gubernur petahana Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata ditawari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mematuhi janji kesetiaan PDIP. Janji itu bernama Dasa Prasetya PDIP.

"Dia cuma tahu, 'Nanti ini bersedia enggak? Kalau kita pilih menjalankan ini.' Saya baca kan. Wah ini sudah saya kerjain saya bilang," kata Ahok sambil menunjukkan selembar kertas berkop surat DPP PDIP, berisi 10 poin Dasa Prasetya PDIP.

Ahok berbicara di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016). Dia tiba di Balai Kota setelah bertemu dengan Megawati dan elite PDIP.

Ahok merasa sudah melaksanakan Dasa Prasetya PDIP itu. "Kasih lihat ini (sambil mengeluarkan kertas dari kantong). Tahu enggak, apa yang mau diperjuangin PDIP? Dasa Prasetya PDI Perjuangan. Udah gue (saya) lakukan kayak begini sih. Udah gue lakuin kayak begini bebas biaya berobat, pendidikan," tutur Ahok.

Ahok mengaku tak ditawari syarat mahar politik untuk PDIP. Dia kini di Balai Kota DKI, menantikan kabar selanjutnya. Bila diminta ke Kantor DPP PDIP, dia akan hadir. Djarot Saiful Hidayat yang juga Ketua DPP PDIP bisa saja memberikan kabar kepadanya.

"Nanti Pak Djarot bisa kasih bocoran suruh datang atau enggak," ujarnya.

Berikut isi Dasa Prasetya PDIP:

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.

2. Memperkokoh kegotong-royongan Rakyat dalam memecahkan masalah bersama.

3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan sistem produksi, reforma agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.

4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.

5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.

6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.

7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang Secara konsisten.

8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.

10. Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia. (dnu/tor)