Reklamasi Lanjut, Luhut: Presiden Perintahkan 12 Ribu Nelayan Diurus

Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan reklamasi Teluk Jakarta bisa dilanjutkan berdasarkan beberapa kajian. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terkait nasib nelayan akan diurus oleh pemerintah.

"Nelayan itu akan kita urus yang jumlahnya entah 12 ribu atau 24 ribu. Kalau kami punya data 12 ribu, itu semua perintah Presiden supaya mereka dapat prioritas untuk diurus," ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Luhut berharap dengan sikap pemerintah ini, maka jangan ada lagi yang berkomentar pemerintah mengabaikan nasib nelayan atas keputusan mengizinkan kelanjutan proyek reklamasi.

"Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat oleh Pemda dari reklamasi, dan yang penting lagi itu rupanya 40 persen menjadi sumber air dari Jakarta," tuturnya.

"Karena 2 meter air laut itu akan ke bawah, 7-8 meter di atas itu akan jadi sumber air untuk Jakarta, karena tidak ada sumber air untuk Jakarta selain yang paling mudah diambil dari situ," papar Luhut.

Keputusan melanjutkan reklamasi ini menurut Luhut sudah melalui beberapa kajian, tidak ada masalah dengan amdal dan lainnya. Dengan begitu juga mencabut keputusan Menko sebelumnya Rizal Ramli yang menghentikan reklamasi.

"Iya kira-kira begitulah (mencabut rekomendasi Rizal Ramli –red)," sebut Luhut.

Lalu, yakin kah pemerintah dengan kajian yang ada sehingga reklamasi dilanjutkan?

"Ya iyalah, masa saya begok," jawab Luhut.



(miq/Hbb)