Namun di sisi lain pemberantasan korupsi yang massif direspons berbeda oleh sejumlah pejabat hingga akhirnya ragu mengambil keputusan.
"Semua kita tahu sebenarnya, kalau kita mau jujur pastilah sebenarnya dengan operasi besar-besaran, KPK, polisi, Kejaksaan pasti ada hasilnya. Kalau ada hasilnya pasti mestinya orang banyak yang takut atau jera," ujar JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada juga yang ambil kesempatan. Kalau perasaan saya di pemerintahan justru ketakutan itu sangat tinggi, walaupun ada juga yang nekat. Yang korupsi sekarang, nekat saja," imbuhnya.
Sementara di sisi pemerintahan, ada 'fenomena' baru yakni ketakutan berlebihan sejumlah pejabat untuk mengambil keputusan semisal dalam program kebijakan pengadaan atau proyek pembangunan di wilayahnya. Pejabat-pejabat tersebut khawatir keputusannya bisa berujung proses hukum karena begitu ketatnya aturan.
"Yang mau jadi kepala proyek. tidak mudah sekarang karena takut. Takut menandatangani kontrak sesuatu," sebut JK.
Kekhawatiran pejabat tersebut sambung JK bisa berdampak negatif yang dicontohkan dengan penggunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan di wilayah malah menjadi terpendam.
"Tentu kerugiannya, sangat besar. tapi kerugiannya juga kalau semua takut, kerugiannya lebih tinggi lagi karena tidak banyak berbuat orang. Kalau banyak pejabat yang tidak ingin berbuat atau saling menunggu lama, kerugian juga lebih besar lagi," kata dia.
"Jadi kita harus mencerna, mencermati dua hal ini. Kalau terlalu ditakut-takuti pejabat itu (menjadi) tidak berbuat (dan mengakibatkan) kerugian masyarakatnya juga tinggi. Tapi kalau pejabat atau pengusaha nekat, juga kerugiannya tinggi. Jadi ini pergulatan antara takut dan nekat," tutur JK. (fdn/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini