JK: Yang Korupsi Sekarang Orang Nekat, Tapi Pejabat Jadi Ragu Ambil Keputusan

Ferdinan - detikNews
Jumat, 09 Sep 2016 18:14 WIB
Foto: Wapres JK/ Ferdinan detikcom
Foto: Wapres JK/ Ferdinan detikcom
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ada dua hal yang terjadi bila membicarakan tindak pidana korupsi dan penegakan hukumnya. Korupsi yang dilakukan di tengah gencarnya penegakan hukum menurut JK dilakukan oleh orang-orang yang bernyali alias nekat.

Namun di sisi lain pemberantasan korupsi yang massif direspons berbeda oleh sejumlah pejabat hingga akhirnya ragu mengambil keputusan.

"Semua kita tahu sebenarnya, kalau kita mau jujur pastilah sebenarnya dengan operasi besar-besaran, KPK, polisi, Kejaksaan pasti ada hasilnya. Kalau ada hasilnya pasti mestinya orang banyak yang takut atau jera," ujar JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2016).

Pada kenyataannya JK menyebut ada saja oknum pejabat yang tetap nekat korupsi. Orang-orang ini disebut JK mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

"Ada juga yang ambil kesempatan. Kalau perasaan saya di pemerintahan justru ketakutan itu sangat tinggi, walaupun ada juga yang nekat. Yang korupsi sekarang, nekat saja," imbuhnya.

Sementara di sisi pemerintahan, ada 'fenomena' baru yakni ketakutan berlebihan sejumlah pejabat untuk mengambil keputusan semisal dalam program kebijakan pengadaan atau proyek pembangunan di wilayahnya. Pejabat-pejabat tersebut khawatir keputusannya bisa berujung proses hukum karena begitu ketatnya aturan.

"Yang mau jadi kepala proyek. tidak mudah sekarang karena takut. Takut menandatangani kontrak sesuatu," sebut JK.

Kekhawatiran pejabat tersebut sambung JK bisa berdampak negatif yang dicontohkan dengan penggunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan di wilayah malah menjadi terpendam.

"Tentu kerugiannya, sangat besar. tapi kerugiannya juga kalau semua takut, kerugiannya lebih tinggi lagi karena tidak banyak berbuat orang. Kalau banyak pejabat yang tidak ingin berbuat atau saling menunggu lama, kerugian juga lebih besar lagi," kata dia.

"Jadi kita harus mencerna, mencermati dua hal ini. Kalau terlalu ditakut-takuti pejabat itu (menjadi) tidak berbuat (dan mengakibatkan) kerugian masyarakatnya juga tinggi. Tapi kalau pejabat atau pengusaha nekat, juga kerugiannya tinggi. Jadi ini pergulatan antara takut dan nekat," tutur JK. (fdn/rvk)