"Sore ini akan dibicarakan mengenai pemanfaatan ruang udara di selatan pulau Jawa. Pada hari ini harusnya sudah kita putuskan apa yang perlu kita lakukan," kata Jokowi saat memimpin rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Untuk diketahui, ini merupakan rapat terbatas yang kedua membahas pola operasi bandara enclace civil dan pemanfaatan ruang udara di selatan Pulau Jawa. Rapat terbatas pertama dilakukan pada 8 Januari 2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya Presiden menyetujui apa yang diusulkan Menteri Perhubungan dan tentunya atas persetujuan Panglima TNI dan Kepala Staf AU untuk memanfaatkan ruang selatan pulau Jawa yang selama ini terlarang. Mudah-mudahan pada bulan Agustus, 17 Agustus-17 September nanti evaluasinya, ruang selatan itu bisa dimanfaatkan. Dengan demikian kalau ruang selatan dimanfaatkan maka Bapak Presiden memutuskan untuk mengembangkan wilayah selatan, apakah nanti di Blitar, di Trenggalek, di Malang. Keputusan lebih lanjut untuk pengembangan wilayah selatan untuk bandara baru akan dikaji lebih lanjut," jelas Pramono Anung.
Pramono menjelaskan, jika ruang udara selatan pulau Jawa itu dimanfaatkan, maka biaya perjalanan udara dari dan ke beberapa rute akan lebih murah.
"Penerbangan ke Bali, misalnya cost bisa turun 10 persen, fuel 15 persen. Karena rasio penduduk di Jawa sudah padat, maka Jawa Tengah, Jawa barat, wilayah selatannya akan difungsikan. Sehingga crowded atau beban di wilayah utara selama ini kan lewat utara akan dikurangi secara signifikan. Karena menurut Pak Menhub di utara itu nomor lima terpadat di dunia. Sehingga, selatan sudah harus dimanfaatkan. Presiden mengatakan kepada kami untuk siapkan Perpresnya sehingga dengan demikian jalur selatan segera difungsikan," jelas Pramono.
Untuk diketahui, di jalur utara Pulau Jawa, rute Jakarta-Bali memiliki 170 lalu lintas penerbangan per hari, sedangkan rute Jakarta-Surabaya berlangsung 150 lalu lintas penerbangan per hari. Rute Jakarta (CGK)โSurabaya (SUB) merupakan jalur terpadat ke-11 di dunia.
Turut hadir dalam rapat terbatas kali ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin, dan sejumlah anggota Kabinet Kerja lainnya.
(jor/hri)