Usut Pembelian Lahan DKI Rp 668 M, KPK Pinjam Dokumen dari Cengkareng Barat

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi 'turun tangan' menyelidiki dugaan penyelewengan dalam kasus pembelian lahan sendiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Penyelidik dari KPK sudah meminjam sejumlah dokumen terkait status lahan seluas 4,6 hektar itu dari kantor kelurahan Cengkareng Barat.

Sebelum KPK, Badan Pemeriksa Keuangan juga pernah meminjam dokuman dari Kelurahan Cengkareng Barat. "Berkasnya (tanah) lagi dibawa, dipinjam BPK, KPK," kata Staf Bagian Kepemerintahan Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat Sobirin saat ditemui detikcom, Selasa (28/6/2016).

Sejumlah dokumen itu, kata Sobirin, dipinjam KPK sejak setengah bulan atau dua pekan yang lalu. "Sekitar kurang lebih setengah bulan yang lalu," kata dia.

Kasus pembelian lahan sendiri oleh Pemprov DKI itu terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK perwakilan Jakarta. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengakui ada penipuan dalam kasus beli lahan di Cengkareng sebesar Rp 668 miliar pada November 2015 lalu itu.

Lahan yang ternyata milik Dinas Kelautan DKI itu, entah bagaimana pada 2014 sertifikatnya keluar atas nama perseorangan. Tanpa mengecek asal muasal riwayat tanah, Dinas Perumahan membeli lahan itu dari pihak perseorangan. Pembayaran Rp 668 miliar dilakukan dengan cek.

"Enggak ketahuan kita memang. Tanya ama Dinas. Baru Dinas keluarin surat, ada penipuan," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Saat ini kasus pembelian lahan tengah dalam investigasi BPK untuk ditelusuri dalam waktu 50 hari. Tak hanya kepada BPK dan KPK, Ahok juga ikut menyertakan pihak kepolisian untuk menangani permasalahan ini.

"Sudah kita serahkan ke BPK. Kita juga sudah koordinasi dengan Bareskrim dan KPK," kata Ahok.

(erd/faj)