detikNews
Rabu 15 Juni 2016, 15:22 WIB

Ini Jawaban BPK Atas Sikap KPK Terkait Audit Pembelian Lahan Sumber Waras

M Fidaul Haq, - detikNews
Ini Jawaban BPK Atas Sikap KPK Terkait Audit Pembelian Lahan Sumber Waras Foto: M Fida/detikcom
Jakarta - KPK sudah tegas menyampaikan tidak ada pidana dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras. KPK juga menganggap kasus ini sudah selesai, tidak ada korupsi.

Apa yang disampaikan KPK ini ditanggapi BPK. Selama ini hasil audit BPK menemukan ada uang yang mesti dikembalikan ke negara Rp 191 miliar.

"Oke kami jelaskan, bahwa sampai saat ini BPK belum mendapatkan penjelasan resmi dari KPK. Tentang kasus RS Sumber Waras, informasi yang kami dapat dari media. Kami dengar prosesnya masih berlangsung, tentunya kami akan mempersiapkan perkembangan lebih lanjut apa yang akan kita lakukakan," jelas jubir BPK R Yudi Ramdan di kantornya di gedung BPK ,Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Yudi menepis ada conflict of interest seperti yang diisukan terkait adanya auditor yang menawarkan lahan makam untuk dibeli Pemprov DKI, namun ditolak hingga kemudian muncul isu lahan Sumber Waras.

Yudi menerangkan, atas kasus Sumber Waras, BPK telah membuat dua audit. Pertama audit laporan atas laporan keuangan daerah DKI yang dilakukan pada 2013.

"Kami melakukan pemeriksaan yang telah diserahkan DPRD dan Pemerintah DKI. Di dalam LHPD (laporan hasil pemeriksaan daerah) DKI itu ada temuan pengadaan Sumber Waras. Ada rekomendasi dari BPK agar kerugian negara kemudian dipulihkan," tutur dia.

Kemudian berdasarkan permintaan KPK, pada Juli 2015. BPK diminta melakukan investigasi, dan telah melakukannya lalu diserahkan ke KPK.

"Kita serahkan ke KPK pada Desember 2015. Ini merupakan bagian pendalaman dari LHPD. Khusus untuk LHP awal itu sudah terbuka untuk umum dan beredar. Sementara LHP investigasi, sesuai undang undang itu adalah konsumsi aparat penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami telah menyerahkan substansinya. Selanjutnya ini kewenangan KPK. BPK tidak berkewenangan memberitahukan LHP. Sudah ada temuan BPK agar kerugian negara Rp 191 miliar itu dipulihkan," urai dia.

Yudi menegaskan, apa yang dilakukan BPK dalam melakukan audit sudah final dan sudah sesuai pedoman.

"Sudah clear. Hasil Sumber Waras sudah final, dan ini konsumsi aparat penegak hukum untuk tindak lanjut. Tersangka bukan kewenangan BPK. Kami hanya ambil fakta lapangan. Mengindikasikan dan menghitung kerugian negara," tegas dia.

"Masalah tindak pidana bukan kewenangan BPK. Atas rekomendasi yang pernah kita lakukan kami memastikan harus ditindaklanjuti. Artinya bila tidak ditindaklanjuti sudah ada pelanggaran konstitusi. Bagi BPK semua sudah firm," tutupnya.
(dra/dra)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com