KPU: Dukungan Calon Independen Wajib Bermeterai Per Desa, Bukan Per Orang

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum memberi penjelasan soal surat pernyataan dukungan bagi calon perseorangan/independen yang wajib disertai meterai. Meterai ditempelkan pada bundel dukungan kolektif per desa/kelurahan, bukan per orang.

"Jadi setiap bundel dukungan untuk satu desa, mereka perlu mereka meletakkan meterai dan ditandantangani bakal calon di atas meterai tersebut. Jadi bukan satu meterai untuk satu orang yang memberikan pernyataan dukungan," ujar anggota Komisi KPU, Hadar Nafis Gumay saat dihubungi, Rabu (20/4/2016).

Aturan menyertakan meterai pada surat pernyataan dukungan per desa diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Aturan ini juga sudah diterapkan pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

Hadar menjelaskan dalam Pasal 20 ayat 3 PKPU Nomor 9/2015 diatur formulir model B.1 KWK yang menyebutkan dukungan perseorangan yang tidak ditandatangani di atas meterai oleh pasangan calon perseorangan, dukungan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

"Bundel dukungan per desa, per kelurahan, per kotamadya harus ada pernyataan bakal calon misal surat pernyataan dimasukkan dalam satu map nanti disertakan formulir B.1 KWK yang ditandatangani bakal calon di atas meterai," ujarnya.

Usulan agar dukungan calon independen disertai meterai per orang disebut Hadar muncul saat dalam pembahasan draf perubahan PKPU Nomor 9 tersebut. Namun KPU memutuskan tidak akan ada pengaturan baru soal pernyataan dukungan perseorangan.

"Kami kemarin diskusi tentang perubahan-perubahan pada Peraturan KPU, memang ada gagasan memasang meterai untuk setiap pernyataan dukungan dari per orang. Tapi kami tidak teruskan gagasan itu, kami sudah putuskan kemarin tidak akan ada pengaturan penggunaan meterai pernyataan dukungan per orang," tegas Hadar.

(fdn/tor)