.webp)
"Kami tidak bisa memaksa para karyawan kami tetap bekerja karena kami menyadari sudah tidak bisa menggaji mereka semenjak Januari. Kami berusaha membujuk mereka akan Sabtu besok bisa masuk kerja kembali namun hingga saat ini kami juga belum berhasil menghubungi mereka. Semua telepon dari kami tidak diangkat," ujar Sekretaris Komite Radyapustaka, St Wiyono, Jumat (15/4/2016).
Menurut rencana, besok diharapkan seluruh karyawan bisa masuk kerja dan selanjutnya akan langsung dipertemukan dengan Wali Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo. Kepada wali kota, pihak komite juga akan sekalian meminta arahan apakah pengelolaan museum akan diteruskan atau dihentikan karena tidak ada dana yang dimiliki museum untuk biaya operasional, sedangkan Pemkot mengalami kesulitan memberikan bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal Museum Radyapustaka bukan merupakan badan hukum. Rencana membentuk badan hukum untuk mengelola museum tertua di tanah air tersebut ditangguhkan mengingat status historisnya yang cukup panjang dan dikhawatirkan menimbulkan pro dan kontra.
"Padahal saat ini kami sudah tidak punya uang sama sekali. Jangankan membayar 8 pegawai kami, untuk membayar tagihan listrik saja sudah tidak mampu. Padahal listrik adalah persoalan vital karena pada bagian khusus, AC ruangan harus tetap hidup 24 jam untuk menjaga kondisi koleksi dan menghidupkan kamera CCTV. Belum lagi tagihan air dan biaya perawatan koleksi. Padahal pendapatan dari tiket masuk juga tidak memadai. Kami sudah pasrah," lanjut Wiyono.
Museum Radyapustaka sendiri berada pada lahan sengketa di Taman Sriwedari. Lahan seluas 10 hektar di tengah Kota Solo tersebut diperebutkan oleh Pemkot Surakarta dengan pihak ahli waris Wiryodiningrat yang mengaku memiliki akta kepemilikan sah atas lahan itu. (mbr/dra)
