Ahok: Proyek Terhenti Gara-gara Aturan Kemendagri, itu Bodohnya Minta Ampun

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluhkan aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tak memperbolehkan kepala daerah seperti dirinya untuk menandatangani proyek tahun jamak (multiyears). Ahok menyampaikan keluhan ini di depan pejabat Kemendagri.

"Saya tidak boleh membuat multiyears melampaui jabatan saya. Itu ide yang bodohnya minta ampun. Betul, Pak!" kata Ahok di sambutan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Ahok menyampaikan itu di depan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta 2016. Hadir pula Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kembali ke aturan yang dipermasalahkan Ahok, aturan itu adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tepatnya di Pasal 54A ayat 6, berbunyi, 'Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.'

"Kita ini pemerintah, saya tanda tangan dengan DPRD multiyears. Saya tidak jadi gubernur pun tetap tanggung jawab dong, kan sudah lelang," protes Ahok.

Imbas aturan ini, proyek di DKI Jakarta terhenti. Karena proyek itu tak bisa dianggarkan dalam format tahun jamak, maka Pemerintah Provinsi DKI terpaksa tak bisa melaksanakannya.

"Sekarang proyek kami terhenti. Kenapa? Tahun ini tidak bisa anggarkan. Kita semua bangunan pasti satu setengah sampai dua tahun. Bikin LRT (Light Rail Transit) mentok kami. LRT bisa tiga hingga enam tahun. Kenapa? Karena itu melampaui masa jabatan saya. Itu zaman 'baheula' Orde Baru masih dipakai," kata Ahok.

(dnu/hri)