"Yang bersangkutan sudah bersedia diperiksa Jumat (15/4) besok, nanti sama pengacaranya," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti kepada detikcom di ruangannya, Kamis (14/4/2016).
Krishna mengatakan, selama ini Hasnaeni tidak pernah memenuhi panggilan polisi dengan alasan tidak pernah menerima surat panggilan dari penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Rabu (13/4) kemarin, rencananya Hasnaeni mau dibawa paksa. Namun ia kemudian meminta untuk diundur pemeriksaannya pada Jumat (15/4) besok.
Pada akhir Mei 2014 lalu, korban selaku Direktur Utama PT Trikora Cipta Jaya dikenalkan oleh Arifin Abas Hutasuhut (almarhum) kepada Hasnaeni. Saat itu, korban dijanjikan akan dimenangkan dalam sanggahan banding dalam lelang proyek pembangunan 2 ruas jalan di Jayapura.
Antara korban dengan Hasnaeni sendiri telah dibuatkan surat perjanjian kerjasama untuk pengurusan sanggahan banding tersebut. Hasnaeni dan saksi meyakinkan korban akan memenangkan sanggahan banding itu lantaran punya kenalan orang dalam di Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
Korban sendiri telah memberikan sejumlah uang yang diduga untuk pelicin kepada Hasnaeni sekitar Rp 900 juta, yang sebagian dibayarkan dengan cheque dan sebagian dibelikan iPhone sebanyak 6 unit senilai Rp 30 juta.
Namun, seiring berjalannya waktu, rupanya Kemen PU menyatakan bahwa sanggahan banding yang diajukan korban dianggap sebagai pengaduan. Sebab, sampai dengan batas akhir masa sanggah tidak menyampaikan jaminan sanggahan banding asli, sehingga sanggahan banding yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur.
Dengan ditolaknya sanggahan banding itu, proses lelang pun terus berlanjut. Alhasil, tender proyek pembangunan 2 ruas jalan itu pun jatuh ke tangan perusahaan lain.
Atas hal itu, korban merasa dirugikan. Korban telah meminta Hasnaeni untuk mengembalikan uang yang diberikan, namun tidak pernah dipenuhi. Hasnaeni sendiri tidak lagi dapat ditemui setelah kasus tersebut.
Korban memutuskan untuk melapor ke Polda Metro Jaya pada November 2014 lalu, dengan tuduhan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan.
(mei/rvk)