Kamis 14 April 2016, 11:23 WIB
Sejajar dengan Paris, Bojonegoro Jadi Pelopor Open Government di Indonesia
Foto: Wisnu Prasetiyo
Jakarta -
Bupati Bojonegoro Suyoto atau akrab disapa Kang Yoto sukses membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro yang dulu merupakan daerah termiskin, kini sejajar dengan beberapa kota besar di dunia seperti Paris dan Madrid.
"Bojonegoro menjadi satu dari 15 pemerintahan daerah di dunia yang lolos seleksi pada ajang OGP ini. Bojonegoro sejajar dengan Paris, Madrid, Skotlandia, Buenos Aires, Jalisco (Meksiko), Sao Paolo," tutur Raden Siliwanti, Koordinator Nasional Open Government Indonesia , dalam konferensi pers di Pisa Cafe, Jalan Mahakam 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (14/4/2016).
Program OGP ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen negara yang mencanangkannya.
OGP ini mendorong negara-negara anggotanya mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.
Dikatakan Siliwanti, sejauh ini Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang lolos seleksi untuk menjadi percontohan pemerintahan daerah terbuka. DKI Jakarta dan Banda Aceh ikut berpartisipasi namun belum lolos seleksi. Meski demikian, Ia tetap mengapresiasi partisipasi kedua kota besar tersebut.
"Satu dari 15 pemerintahan daerah yang lolos seleksi. Pada kesempatan kali ini Jakarta dan Banda Aceh meski belum lolos tapi sudah berpartisipasi untuk bertukar pengalaman terkait inovasi terkait pemerintahan daerah yang terbuka," tutur Siliwanti.
Sementara itu Kang Yoto yang juga hadir menyebutkan rasa syukurnya atas terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka. Selama memimpin daerahnya Kang Yoto hanya berusaha dipercaya oleh publik.
"Politisi pasti ingin dipercaya publik dan menjaga kepercayaan publik. Tantangan Bojonegoro 8 tahun yang lalu mentransformasikan kepercayaan yang ada personal saya menjadi kepercayaan kepada institusional. Setelah saling percaya makan akan terjadi collaborative action," kata Kang Yoto.
Kang Yoto yang hari ini mengenakan kemeja batik berwarna coklat itu menambahkan, kepercayaan rakyat harus senantiasa dibangun. Tidak hanya dengan cara membuka berapa anggaran yang pemerintah keluarkan tapi bagaimana pembangunan yang juga harus transparan dan dibuka ke publik.
"Kami mau mau harus terbuka untuk data itu, bukan hanya anggaran, tidak cukup diberitahu berapa duit pemerintah tapi caranya membangun juga harus diberitahu," imbuhnya.
(van/nrl)
"Bojonegoro menjadi satu dari 15 pemerintahan daerah di dunia yang lolos seleksi pada ajang OGP ini. Bojonegoro sejajar dengan Paris, Madrid, Skotlandia, Buenos Aires, Jalisco (Meksiko), Sao Paolo," tutur Raden Siliwanti, Koordinator Nasional Open Government Indonesia , dalam konferensi pers di Pisa Cafe, Jalan Mahakam 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (14/4/2016).
Program OGP ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen negara yang mencanangkannya.
OGP ini mendorong negara-negara anggotanya mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya. Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.
Dikatakan Siliwanti, sejauh ini Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang lolos seleksi untuk menjadi percontohan pemerintahan daerah terbuka. DKI Jakarta dan Banda Aceh ikut berpartisipasi namun belum lolos seleksi. Meski demikian, Ia tetap mengapresiasi partisipasi kedua kota besar tersebut.
"Satu dari 15 pemerintahan daerah yang lolos seleksi. Pada kesempatan kali ini Jakarta dan Banda Aceh meski belum lolos tapi sudah berpartisipasi untuk bertukar pengalaman terkait inovasi terkait pemerintahan daerah yang terbuka," tutur Siliwanti.
Sementara itu Kang Yoto yang juga hadir menyebutkan rasa syukurnya atas terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka. Selama memimpin daerahnya Kang Yoto hanya berusaha dipercaya oleh publik.
"Politisi pasti ingin dipercaya publik dan menjaga kepercayaan publik. Tantangan Bojonegoro 8 tahun yang lalu mentransformasikan kepercayaan yang ada personal saya menjadi kepercayaan kepada institusional. Setelah saling percaya makan akan terjadi collaborative action," kata Kang Yoto.
Kang Yoto yang hari ini mengenakan kemeja batik berwarna coklat itu menambahkan, kepercayaan rakyat harus senantiasa dibangun. Tidak hanya dengan cara membuka berapa anggaran yang pemerintah keluarkan tapi bagaimana pembangunan yang juga harus transparan dan dibuka ke publik.
"Kami mau mau harus terbuka untuk data itu, bukan hanya anggaran, tidak cukup diberitahu berapa duit pemerintah tapi caranya membangun juga harus diberitahu," imbuhnya.
(van/nrl)
