Pemprov DKI Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Semua Pekerja Kontraknya

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneken kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk kerja sama itu adalah agar para tenaga kontrak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Hari ini kita kerja sama dengan DKI untuk berikan jaminan sosial seluruh pekerja kontrak perorangan. Kita akan berikan perindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016).

Seluruh biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan itu ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama ini diteken seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Pekerja Kontrak Pemprov DKI Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Agung Pambudhy/detikFoto)

"Apabila pekerja di lingkungan Pemprov DKI ini mengalami kecelakaan, maka BPJS hadir akan membawa mereka ke rumah sakit dan akan membiayai seluruh biaya di rumah sakit sampai sembuh. Tak ada batas maksimal sampai sembuh," sebut Agus.

Apabila kecelakaan kerja itu mengakibatkan meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan Rp 24 juta. Anak dari pekerja itu pun mendapat beasiswa.

Saat ini ada 250.000 pekerja kontrak harian di DKI Jakarta. Agus berharap kerja sama ini menjadi role model untuk pemerintahan daerah lainnya karena ini yang pertama kali.

Ahok kemudian menambahkan, iuran ini merupakan bentuk gotong royong. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga diatur di undang-undang.

"Undang-undang kita semua memaksa kita semua orang harus, namanya juga gotong royong kalau enggak mau gotong royong, patungan-patungan mana mungkin. Ini kan uang orang yang masih sehat bantu yang meninggal. Kalau pensiun kan uang nanti yang meninggal bantu yang masih hidup," tutur Ahok. (bag/hri)