Bamsoet merasa isu soal LHKPN ini dimainkan oleh calon ketum Golkar pesaing Akom. Isu LHKPN ini dianggap kampanye hitam.
"Untuk yang kesekian kali Ketua DPR Ade Komarudin diserang kampanye hitam. Mulai dari isu perjanjian tidak akan maju sebagai caketum, gratifikasi pesawat pribadi hingga yang terakhir LHKPN. Modusnya pun sama," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (11/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menduga pelakunya adalah caketum yang stres. Tidak siap menang, tidak siap kalah. Sehingga memakai cara-cara kotor," ujarnya.
Menurut Bamsoet, selain Akom, masih banyak anggota Fraksi Golkar DPR yang belum melaporkan LHKPN-nya. Data itu bisa dicek di KPK.
"Sebagai mantan pimpinan Fraksi Partai Golkar, saya tahu persis anggota-anggota yang belum menyerahkan LHKPN. Pertanyaannya kenapa hanya Akom yang disebut-sebut? Kita bisa cek kok di KPK. Saya saja yang sudah serahkan LHKPN dibilang belum. Parah! Sekali lagi. Beginilah kalau ada caketum yang stres, nembak pakai peluru hampa," pungkasnya.
Sebenarnya, isu soal laporan harta ini dimulai dari imbauan Wakil Ketua DPR Fadli Zon agar seluruh anggota DPR melaporkan kekayaannya ke KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (10/3) kemarin. Ketua DPR Akom, di hari yang sama, lalu ditanya wartawan soal LHKPN-nya. Akom menjawab dia belum melaporkan kekayaannya. Usut punya usut, ternyata Akom terakhir kali melaporkan kekayaannya tahun 2001 lalu. (tor/van)