Komisi III DPR Sidak ke Alexis Tahun Lalu, Kenapa Baru Diungkit Sekarang?

Jakarta - Komisi III DPR memanggil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengungkit-ngungkit soal dugaan perdagangan manusia di Hotel Alexis dan Malioboro. Sidak Komisi III DPR ke dua hotel itu dilakukan tahun lalu, mengapa baru diungkit-ungkit sekarang?

Lebih tepatnya, yang memanggil Ahok adalah Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR. Panja ini diketuai oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. Bukan hanya Ahok yang dipanggil, tapi juga Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian.

Sedianya kedua 'penguasa' Ibu Kota itu akan dipanggil Senin (7/3) kemarin, namun karena Irjen Tito berhalangan hadir, maka pemanggilan ditunda pekan depan.

Desmond mengungkap pemanggilan Ahok dan Irjen Tito utamanya terkait penggusuran Kalijodo. Namun, ada pula soal pembelian tanah RS Sumber Waras dan dugaan perdagangan manusia di Hotel Alexis dan Malioboro.

Desmond J Mahesa. Foto: Ari Saputra

Belum jelas benar sudut pandang Komisi III DPR soal penggusuran Kalijodo, begitu juga dengan RS Sumber Waras. Namun pemanggilan terkait dua kasus itu bisa dimaklumi, karena sedang hangat-hangatnya. Nah, soal dugaan perdagangan manusia yang mungkin menuai pertanyaan, sidak yang dilakukan Komisi III DPR digelar tahun lalu.

"Saat Komisi III sidak ke tempat hiburan malam, banyak wanita-wanita dari berbagai negara. Ini respons Komisi III. Sidak itu sudah lama sekali. Kita ke Alexis dan Malioboro sudah lama sekali tahun lalu," kata Desmond di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/3) kemarin.

Desmond menjelaskan sidak Komisi III DPR tahun lalu ke Alexis dan Malioboro terkait dengan kerja Panja Imigrasi. Panja itu mencari pekerja asing di dunia kerja Jakarta.

"Jadi kita sidak ke sana waktu itu dalam rangka Panja Imigrasi. Ada orang asing kerja di sana," tutur Desmond.

Desmond menduga orang asing yang bekerja di dua hotel itu dihasilkan dari perdagangan orang. Lalu, apa yang dilakukan para orang asing itu?

"Pasti plus-plus kan," jawab politikus Gerindra ini menduga-duga.

Hasrul Azwar. Foto: Lamhot Aritonang

Sidak itu dilakukan tahun lalu, namun Desmond tak ingat waktu persisnya. Menurut Desmond, ada beberapa anggota Komisi III lainnya yang ikut, di antaranya politikus PPP Hasrul Azwar dan politikus Golkar Aziz Syamsuddin.

Hasrul Azwar, yang diwawancara terpisah, menuturkan mendapati hal vulgar di kedua hotel itu. Prostitusi terpampang dengan jelas.

"Jadi itu di Malioboro sangat, sangat vulgar. Ada dari berbagai negara lain di samping warga negara Indonesia. Ada Uzbekistan, Cina, Thailand. Jadi, sangat vulgar," kata Hasrul saat dihubungi, kemarin malam.

Politikus PPP itu mengatakan ada beberapa catatan dalam sidak yang dilakukan sekitar Oktober 2015 tersebut. Dugaan terjadi human trafficking terutama di Malioboro Spa dan statusnya ilegal mesti jadi perhatian untuk ditertibkan.

"Itu sangat menyentuh bagaimana manusia diperdagangkan seperti itu, terjadi tawar menawar harga. Melanggar nilai-nilai. Jadi, sudah sewajarnya ditutup. Dibandingkan Alexis, kondisi Malioboro sangat, sangat vulgar. Alexis lebih ke musik-musiknya," tutur Hasrul.

Meski Desmond dan Hasrul menyebut ada dugaan pelanggaran dari hasil sidak ke Alexis dan Malioboro, namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Ahok tak bisa dipanggil oleh Komisi III DPR. Selama belum ada kasus hukum, maka bukan wewenang Komisi III DPR memanggil seorang kepala daerah.

"Dipanggil setelah masuk kasus hukum. Kalau belum nggak bisa, misal sudah ada pemeriksaan kasus hukum Pak Ahok. Misalnya Sumber Waras, sudah melibatkan aparat negara," ungkap Fahri di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).


Soal dalih memanggil Ahok karena ingin meminta penjelasan soal penggusuran Kalijodo, dugaan perdagangan Alexis dan juga Malioboro, Fahri menilai alasannya belum kuat.

"Konstruksinya adalah (bisa dipanggil) kalau proses hukum sudah berjalan, ada persoalan yang diawasi, membentuk panja atau pansus orang yang ada persoalan (hukum). Kalau tidak ada apa-apa, tidak bisa," jelas politisi PKS itu.

Pimpinan DPR menilai pemanggilan belum punya alasan kuat. Sidak ke Alexis dan Malioboro juga digelar tahun lalu. Masih layakkah Ahok dipanggil Komisi III DPR? (tor/nrl)