Presiden Jokowi Tak Happy Beberapa Menteri Berseteru di Ruang Publik

Jakarta - Presiden Joko Widodo tak bisa membendung kemarahannya melihat beberapa menterinya saling berseteru di ruang publik, termasuk media sosial. Melalui juru bicaranya, Johan Budi, presiden mengungkapkan kemarahannya.

"Soal perseteruan antara menteri dalam kabinet, yang pertama presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini, di mana seolah-olah antar menteri sudah saling "menyerang' di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu disharing terhadap publik," kata Johan di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Johan menegaskan, presiden tidak senang dengan perseteruan para menteri. Apalagi, ada beberapa menteri yang sudah menyerang secara personal dan dengan jelas dilihat publik.

"Tentu presiden tidak happy dengan situasi yang seperti itu dan berulang kali beliau menegaskan bahwa tolong ini dihentikan. Kepada para menteri perdebatan hanya ada di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet dan ini sudah pernah disampaikan oleh presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," jelas Johan.

"Tentu ini masukan yang sangat kuat buat presiden untuk kemudian salah satunya adalah meminta penjelasan kepada menteri-menteri terkait yang beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan ke presiden untuk tidak bersilang pendapat di ranah publik," imbuhnya.

Melalui Johan, Jokowi mengingatkan bahwa menteri adalah pembantu presiden yang harus selalu patuh pada perintah dan arahan. Oleh sebab itu, Johan menegaskan bahwa presiden marah dengan perseteruan yang terjadi antar menterinya karena sudah mengarah ke tindakan kontra produktif.

"Yang ketiga disampaikan bahwa presiden "marah" dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh presiden, cukup hentikan itu, siapapun pembantunya, kembali memposisikan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Nanti akan segera untuk dimintai keterangan menteri-menteri terkait," tegas Johan. (kha/hri)