Sanksi dalam penegakan etik di MKD diatur dalam ayat 8 pasal 147 UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Ada tiga jenis sanksi yang bisa dikenakan, yaitu pelanggaran etik ringan, sedang dan berat.
Berdasarkan pasal 147 dimaksud sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (16/12/2015), dijelaskan bahwa dalam hal teradu terbukti melanggar, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR
c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR.
Dalam putusannya, anggota MKD sejauh ini menjatuhkan sanksi pelanggaran etik berupa sedang dan berat kepada Novanto. Artinya, sanksi yang akan dijatuhkan setidaknya adalah pemberhentian dari Ketua DPR RI.
Sanksi berat disuarakan Prakosa (PDIP) dan Dimyati (PPP). Sedangkan 6 lainnya yang sudah membacakan sikap menyatakan sanksi sedang. Selain dari 6 itu, pembacaan putusan masih berlangsung. (bal/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini