Begini Cara Dewie Limpo Usulkan Proyek Pembangkit Listrik di Rapat DPR

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo dicokok KPK dan ditahan dengan kasus dugaan penerimaan suap. Suap itu terkait dengan proyek pembangkit listrik di Dieyai, Papua, yang diusulkan Dewie di rapat Komisi VII DPR.

Dewie mengusulkan proyek itu ke Pemerintah dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM 8 April 2015 lalu. Rapat dipimpin oleh Politikus Partai Demokrat Mulyadi yang Rabu (4/11) kemarin diperiksa KPK. Rapat juga dihadiri oleh politikus PAN Jamaluddin Jabar yang dipanggil KPK Kamis (5/11) hari ini.

Dalam rapat tersebut, Dewie menyebut sudah menyerahkan proposal ke Menteri ESDM di hari sebelumnya. Lalu dia menjelaskan proposalnya saat interupsi di rapat itu. Berikut pernyataan Dewie di rapat Komisi VII seperti yang tertuang dalam risalah rapat Komisi VII DPR tertanggal 8 April 2015:

Bapak Menteri dan seluruh jajarannya.

Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hasil kunjungan kerja kami ke Kalimantan Barat yaitu di Ketapang, saya melihat langsung di sana bagaimana progres pembangunan smelter alumina refinary yang ada di sana, saya melihat bahwa ada ketidakadilan dan pelanggaran undang-undang terhadap PT Freeport dibanding dengan PT Alumina Refinary yang ada di sana, di sana kalau boleh Pak Menteri saya persilakan untuk ke sana juga ikut langsung meninjau on the spot ke sana, bagaimana progres pembangunan Alumina Refinary yang ada di sana beroperasi luar biasa tapi apa yang terjadi mereka ini memang sangat terkendala dengan keterbatasan tidak boleh mengirim konsentrat sementara Freeport yang tidak ada progres apa-apa kita tidak melihat ada kesungguhan untuk membangun smelter diberikan keleluasaan untuk mengirim konsentrat, sementara ini PT Harita yang ada di sana ini juga adalah perusahaan pribumi Pak, saya mohon kepada Pak Menteri untuk bisa on the spot ke sana melihat begitu loh, membandingkan antara Freeport yang begitu dielus-elus kemudian pengusaha dalam negeri kita yang serius membangun itu tidak diperhatikan, mungkin ada kebijakan kita untuk bisa memberikan keleluasaan mengingat bahwa kemarin Pak Menteri mengatakan itu terkait dengan 50 ribu pekerja yang akan putus kalau PT Freeport ditutup sementara di sana itu 40 ribu kali 3 seperti yang dikatakan habib itu 120 ribu Pak, nah ini yang harus menjadi perhatian kita jadi jangan berpikir Freeport, Freeport, Freeport yang tidak ada kesungguhannya sementara ada yang benar-benar begitu sementara pengusaha putra Indonesia sendiri kemudian kita abaikan, tapi ya mungkin tidak enak kita cerita, saya mohon kepada Pak Menteri dan jajarannya silakan on the spot ke sana jangan sampai kita ini salah tapi menurut saya bahwa mereka sudah progresnya itu 40% pembangunannya di sana dengan luas areal yang dia sudah timbun dan dia sudah bangun beberapa apa itu seperti kilang-kilang itu 200 hektar. Nah itu, jadi saya kira harus ada kepedulian kita kepada yang benar-benar ingin dan serius membangun smelter, kalau yang lain yang tidak serius kita lihat membangun smelter tidak usah dikasih, tapi yang diberikan prioritas yang sudah memang berkeinginan keras apalagi sudah menjalani sampai 40% ini kenapa kita tidak berikan dulu waktu kesempatan, kasihan rakyat 140 ribu mangap semua tidak bisa makan.

Yang kedua adalah terkait listrik, listrik di Kalimatan Selatan dan di Papua Pak, Kalimantan Selatan ini memberikan kontribusi banyak terhadap kepentingan bahan baku untuk listrik tetapi apa yang terjadi di sana di Kalimantan Selatan menurut laporan yang saya dengar ini bukan Dapil saya semua tapi saya ya sebagai anggota DPR RI kita kan memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia wabil khusus Dapil, di Kalimantan Selatan itu masih sering mati lampu sehingga kadang-kadang orang di operasi mati lampu ya mati, yang kedua Papua ada daerah apa itu Deiyai itu kantor Bupatinya tidak ada listrik Pak sehingga kalau mau ngetik-ngetik komputer cari dulu rumah masyarakat yang punya diesel, genset sesudah itu balik lagi ke kantor Bupati suruh tanda tangan Bupatinya, luar biasa ini kalau Kantor Bupati saja tidak punya listrik sehingga kemarin itu sempat saya berikan kepada Bapak itu titipan dari Mereka saya tidak kenal siapa mereka tapi saya pikir ini harus diperjuangkan, masih adakah negara kita yang seperti ini kantor pemerintahan yang tidak punya listrik.

Yang ketiga terkait listrik lagi karena kita lihat di satelit kemarin yang diperlihatkan oleh Dirjen Energi Baru dan Terbarukan, atau Dirjen Listrik Ketenagalistrikan itu kelihatan kalau malam pulau Jawa mengkilap-kilap Pak tapi lebih banyak gelapnya di Indonesia Timur, jadi jangan heran kalau kerawanan terkait dengan keamanan itu banyak terjadi di sana, gampang dimasuki paham-paham ataukah aliran-aliran sesat di Dapil saya saja masih ada 400 desa yang belum dapat listrik, Indonesia Timur tolong menjadi prioritas sedikit untuk pedesaan-pedesaan sangat rawan dengan itu tadi yang saya katakan, ini terkait dengan keamanan Pak, jangan sampai aliran ini berkembang pesat di Indonesia.


Yang ke empat ini sudah berapa, 3 menit ya ? beberapa tahun yang lalu Pemerintah mencanangkan pembangunan kawasan industri hijau di Sungai Mangke, Sumatera Utara, investor dihimbau datang untuk berinvestasi hijau di sana dan kampanye tersebut berhasil dan berhasil menggaet perusahaan multi nasional yang besar, perusahaan itu menanamkan modal untuk pengolahan CPO namun setelah pabrik selesai dibangun perusahaan itu tidak bisa beroperasi Pak karena tidak ada listrik padahal dulunya dalam kampanye Sungai Mangke listrik juga dijanjikan oleh Pemerintah. Perusahaan tersebut sekarang ini sudah menyatakan akan meninggalkan sungai Mangke jika listrik tidak datang, saya kira betapa buruknya citra Indonesia jika perusahaan seperti ini itu berangkat atau pergi karena seperti ini yang kita janjikan tidak bisa kita wujudkan, ini harus menjadi perhatian Pak Menteri.

Barangkali saya takut melampaui batas tapi saya janjikan 3 menit dan 3 menit selesai, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (tor/ndr)