"Pansus asap bisa jadi kenyataan. Ini masalah serius, terkait ekonomi, kesehatan, transportasi, pendidikan," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).
"Saya pribadi mendukung," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini urusan DPR. Sebagai bentuk pengawasan, ini bagus agar ada pendekatan holistik," ujar Waketum Gerindra.
Baca juga infografis: Indonesia Hilang Ditelan Asap
Fadli menyoroti minimnya anggaran untuk tanggap darurat di pemerintah daerah. Dia menjadikan dana di Kalimantan Tengah sebagai contoh.
"Ketika saya ke Kalteng, dana tanggap darurat hanya Rp 1,5 miliar. Seperti becanda, dana presiden blusukan saja lebih dari Rp 1 miliar," sebutnya.
Dia juga mendukung penetapan bencana kabut asap sebagai bencana nasional. Fadli meyakini korporasi pembakar hutan tidak akan lepas dari jeratan meski ada penetapan bencana nasional.
"Korporasi yang sengaja pembakaran itu harus diusut, bukan dibebaskan. Kalau jadi bencana nasional, ada upaya serius menanggapi situasi," ucap Fadli.
Hingga hari ini pukul 11.30 WIB, sudah ada 57 anggota dewan lintas komisi dan lintas fraksi yang setuju pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan. Draf usulan pembentukan juga sudah disiapkan.
(imk/bag)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini