2 Menko Tak Persoalkan Revisi UU KPK, Kini Tinggal Menanti Sikap Jokowi

Jakarta - 2 Menko, yakni Luhut Panjaitan dan Puan Maharani tak mempersoalkan rencana DPR untuk merevisi UU KPK. Kini, publik menunggu sikap tegas Presiden Jokowi atas rencana yang digagas DPR terutama fraksi PDIP ini.

Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyampaikan sikapnya yang setuju dengan beberapa poin dalam revisi UU KPK, terutama terkait keberadaan lembaga pengawas. Luhut juga menyoal KPK yang saat ini tak punya kewenangan SP3.

"Sangat tinggi untuk penguatan KPK. Tapi juga kita, misalnya kayak SP3 tadi itu kan masalah hak asasi manusia. Terus kemudian misalnya kita lihat, masa iya nggak ada yang ngawasin, contoh seperti itu, mosok kamu nggak ada yang ngawasin, organisasi apa sih di dunia ini yang nggak diawasin, pemerintah saja diaudit," terang Luhut di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (7/10).

Senada dengan Luhut, Menko PMK Puan Maharani juga tak mempermasalahkan revisi UU KPK bila diteruskan DPR. Menurut Puan, DPR pasti sudah mempunyai pertimbangan tersendiri untuk menguatkan KPK lewat revisi UU.

"Ya kalau memang sudah sangat urgent dan memang diperlukan penguatan dari kemudian direvisinya UU, ya saya ikut apa yang menjadi hal yang diinginkan DPR, fraksi-fraksi yang ada di DPR," ujar Puan.

"Itu (soal indikasi upaya melemahkan KPK) tanya fraksi-fraksi yang mengusulkan. Saya kan posisinya pemerintah, jadi kalau ada fraksi yang mengusulkan pasti bukan karena ingin melemahkan tapi penguatan fungsi dari KPK itu ke depannya bisa menjadi salah satu pilar untuk menjaga negara ini sebagai negara anti korupsi," kata Puan.

Bagaimana dengan Presiden Jokowi?

Hingga saat ini, presiden belum menyatakan sikap tentang rencana revisi UU KPK oleh DPR. Namun presiden pernah menolak saat Menkum HAM mengajukan usulan revisi UU KPK. Penolakan presiden atas usulan Menkum HAM inilah yang juga didukung KPK untuk menolak draf RUU yang diajukan DPR dengan tujuan untuk 'membunuh' KPK.

"Pada intinya, KPK setuju, sependapat dengan Presiden yang menyatakan menolak revisi UU KPK," ujar Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam jumpa pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno mengatakan, sejauh ini Presiden Joko Widodo belum memberikan komentar terkait rencana tersebut. Diketahui, Jokowi pernah mengatakan untuk memperkuat KPK, bukan untuk dilemahkan.

"Yah, merujuk pada statement sebelumnya sih, setahu saya begitu. Belum ada (komentar)," kata mantan Rektor UGM ini.

Pada bulan Juni lalu, isu revisi UU KPK ini juga sempat memanas. Kala itu, Menkum HAM yang akan mengajukan usulan revisi namun presiden langsung menolak.

"Yang paling penting buat saya cuma satu yaitu presiden atas nama pemerintah dengan tegas menyatakan menolak revisi UU KPK," kata Taufiequrachman Ruki usai bertemu presiden, Jumat (19/6).


(Hbb/mad)