Tanpa Terobosan, Kedaulatan Pangan Diprediksi Tak Akan Tercapai

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengingatkan dua hal penting jika memang pemerintah hendak serius mewujudkan kedaulatan pangan. Dua hal itu adalah mendorong Bulog melakukan terobosan dalam mengontrol mata rantai distribusi beras, yang kedua pengalihan subsidi pertanian tak hanya digelontorkan di lahan basah.

"Pemerintah harus memprioritaskan komoditas padi dan beras selaku komoditas pangan utama yang dikomsumsi semua lapisan masyarakat sehingga menyangkut masalah sosial. Karena itu kalau ada masalah dalam pengadaan beras ini akan menjadi masalah sosial, bahkan hingga masalah politik," ujar Aria Bima kepada wartawan di sela-sela sosialisasi empat pilar kebangsaan di Klaten, Minggu (4/10/2015).

Bima memaparkan selama ini semua subsidi pertanian dialokasikan di lahan basah atau lahan irigasi teknis dengan harapan lebih mengoptimalkan hasil. Padahal hasil pertanian di lahan tersebut telah mencapai hasil optimal dan maksimal. Pemerintah mengabaikan dan tidak menyentuh sektor pertanian lahan kering atau tadah hujan. Padahal di Indonesia saat ini masih terdapat 5,7 juta lahan kering yang tidak terjangkau perhatian dan subsidi Pemerintah.

"Kalau tanaman padi di lahan basah mencapai hasil belasan ton per hektar, itu sudah maksimal. Selama ini pertanian tadah hujan itu panennya hanya 0,5 ton per hektar gabah kering. Ini kelompok rentan miskin. Kalau mereka disentuh dengan perhatian dan subsidi sehingga hasilnya meningkat jadi 1 hingga 2 ton per hektar saja maka peningkatan cadangan beras bisa lebih nyata terealisasi dan mimpi kedaulatan pangan itu akan kita capai," lanjutnya.

Langkah berikutnya, kata Bima, Bulog harus melakukan langkah nyata dalam mengontrol distribusi beras nasional. Saat ini Bulog hanya mampu menyerap 9 persen beras nasional. Padahal idealnya Bulog harus mampu menguasai hingga 60 persen, sehingga hanya 40 persen beras nasional yang berada tangan swasta.

"Bulog idealnya segera membentuk 4 hingga 6 anak perusahaan di seluruh Indonesia, dengan saham mayoritas Bulog dan selebihnya bisa privat. Tugasnya menyerap gabah secara komersial setidaknya hingga 60 persen. Terobosan itu bisa memanfaatkan gudang-gudang Bulog yang selama ini kurang optimal. Butuh langkah ekspansif dan dinamis, karena Bulog sering terbatasi dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ujarnya.

Jika terobosan tersebut dilakukan, kata dia, spekulan tidak lagi bisa memainkan harga maupun memainkan distribusi beras nasional. Ketika Bulog sudah memiliki 60 persen cadangan beras nasional maka tidak bingung lagi. Selama ini, Pemerintah mengakui ada inflasi atau kelangkaan beras namun tidak mengetahui posisi beras itu berada. Tanpa terobosan itu, tegas Bima, persoalan pangan nasional akan terus terulang setiap tahunnya.

"Menteri Pertanian selalu menyampaikan panen di atas terget, tapi beras di tangan privat. Bulog terbatasi oleh HPP. Padahal pasar dinamis. Anak perusahaan ini yang bertugas mengejar harga dinamis. Selain itu, dengan memainkan peran khusus melalui anak perusahaan maka hubungan Bulog dengan petani akan kembali familiar. Selama ini sering berjarak mengingat ada HPP. Persentuhannya baru terjadi saat over supply," lanjutnya. (mbr/imk)