Jadi Calon Dubes untuk Kroasia, Eks Sekjen PDIP: Bukan Politik Balas Jasa

Jakarta - Komisi I DPR selama empat hari mulai hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup terhadap 33 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Indonesia untuk negara sahabat. Salah seorang calon dubes LBPP RI untuk Republik Kroasia adalah Alexander Littay.

Latar belakang Alex yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sempat dipersoalkan sejumlah anggota Komisi I DPR.  

"Itu (latar belakang) juga jadi pertanyaan di Komisi I, apakah saudara pantas menjadi dubes di negara yang ditunjuk? Saya mengatakan sesuai pengalaman pribadi, tiga periode, 15 tahun di DPR, sudah sering juga mengunjungi negara-negara sahabat, memimpin delegasi ke negara-negara sahabat, itu kan bagian dari politik," kata Alex kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Meski sempat disorot namun sebagian anggota Komisi I DPR tak mempersoalkan latar belakang Littay yang politisi untuk menjadi duta besar.

"Tidak dipersoalkan, apakah berasal dari karir atau non karir. Itu tidak dipersoalkan, mereka (Komisi I) melihat calon yang sama," kata Alex.

Menurut dia dengan pernah menjadi anggota dewan memberikan pemahaman dari lobi sampai penyusunan undang-undang. Alex menepis bila dirinya ditunjuk menjadi calon dubes Kroasia karena politik balas jasa.

"Tidak, tidak ada yang mengatakan itu (politik balas jasa). Tugas utama kan diplomat, ketika jadi anggota DPR kan menyusun undang-undang juga. Lewat lobi-lobi dengan pemerintah. Jadi, dengan pengalaman saya di DPR, saya bisa menyampaikan amanah itu sebaik-baiknya," tuturnya.

Dia sendiri mengaku pertama kali mendengar berita akan menjadi duta besar dari Kementerian Luar Negeri pada Juni 2015 lalu. Sebelumnya dia hanya tahu dari berita-berita di media massa.

"Dari berita-berita, tidak ada yang memberitahukan langsung. (Pemberitahuan formal) surat resmi, dari pihak Kementerian Luar Negeri, Ibu menteri mengundang, dikasih tahu bahwa Pak Alex menyampaikan bapak diminta Presiden kalau bapak jadi calon duta besar di Kroasia," tuturnya.

Terkait visi misinya, dia memaparkan ada  tiga hak yang menjadi prioritasnya yaitu perdagangan, maritim, dan pariwisata. Ia menyebut sektor perdagangan yang menjadi prioritas karena Kroasia akan menjadi pintu masuk perdagangan dari Indonesia ke Eropa.

"Kroasia itu hanya 4,2 juta penduduknya. Kedutaan itu kita baru ada itu lima tahun lalu. Dan, saya kalau berkenan, akan menjadi dubes yang kedua. Untuk menjadi kedua, itu masuk perdagangan Indonesia ke Eropa," ujarnya.

(hat/erd)