Kritik Pedas Adian Napitupulu ke Novanto dan Fadli yang Bertemu Trump

Jakarta - Anggota DPR F-PDIP Adian Napitupulu melontarkan kritik pedas kepada Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang bertemu dan menghadiri jumpa pers kampanye capres Amerika Serikat, Donald Trump. Bahkan, Novanto dan Fadli diminta untuk sementara non aktif.

Dalam jumpa pers bersama sejumlah anggota DPR di Warung Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015), Adian mengatakan dia dan beberapa anggota lainnya akan melaporkan kehadiran Novanto dan Fadli di kampanye Donald Trump itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sementar kasus itu bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan, Adian menyarankan Novanto dan Fadli non aktif dulu sementara dari jabatan pimpinan DPR.

"Jadi dengan hormat saya bilang, baiknya mundur dulu sampai mahkamah kehormatan dewan mengambil keputusan. Apakah itu kode etik dan lain-lain," kata anggota Komisi II ini.

Aktivis 98 ini juga mempertanyakan perasaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang dikenal tegas dalam berhubungan dengan pihak asing. Adian mengaku prihatin dengan Prabowo, di mana kader terbaik Gerindra hadir dalam kampanye Donald Trump di Amerika Serikat. Padahal Prabowo dalam pidatonya sering menegaskan masalah kadaulatan bangsa.

"Saya pribadi kasihan pada Prabowo. Beberapa waktu lalu Prabowo berpidato tentang kedaulatan, martabat, kemandirian bangsa, dan sebagainya. Tetapi kader terbaik Gerindra seolah-olah menyatakan pada dunia 'Saya siap menjadi tim sukses Donald Trump," ungkapnya.

"Saya tidak bisa membayangkan hancurnya perasaan Prabowo. Mungkin kalau Prabowo bicara bilang 'sakitnya tuh di sini," tambah Adian.

Adian menilai, Fadli tidak bisa memahami makna pidato Ketum Gerindra tersebut. "Sepertinya dia (Prabowo) salah mengkader orang, tidak memahami pidato Prabowo tentang kedaulatan, kemandirian dan harkat martabat bangsa," imbuhnya.

Selain itu, Adian juga menilai kewarganegaraan Fadli bisa saja dicabut. Pasalnya Fadli dianggapnya terjun langsung mendukung politik Donald Trump.

"Kalau ketua DPR berperang untuk kepentingan politik negara lain, harusnya warga negaranya bisa dicabut. Kenapa? Kalau warga negara biasa dia berperang menjadi tentara untuk kepentingan asing, warga negaranya bisa dicabut. Lalu, bagaimana kalau dia berperang poiltik negara lain? Harusnya negara tegas untuk mencbut kewarganegaraannya," jelas Adian.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pertemuan dengan Trump berlangsung spontan dan pembicaraannya terkait investasi. Tidak ada pernyataan dukungan yang disampaikan dalam pertemuan itu. (jor/imk)