Ongkos Calon Presiden Sampai Rp 7 Triliun?

Jakarta - Pemilihan presiden dan wakil presiden baru akan digelar pada bulan Juli 2014 mendatang. Masa kampanye pun belum dimulai. Namun sejumlah tokoh yang akan mencalonkan sudah menyiapkan diri. Mulai dari memasang iklan di media televisi, rajin 'blusukan', sampai pasang spanduk di sejumlah tempat strategis.


Berapa ongkos minimal yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat RI 1 ?

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia Toto Izul Fatah mengatakan, seorang calon presiden harus menyediakan dana di atas Rp 1 triliun untuk bersaing dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kalau dengan bekal Rp 1 triliun untuk capres rasanya keteter juga, sebab dia misalnya harus membayar partai, bayar saksi, tim sukses dan mungkin juga alokasi untuk tim professional seperti konsultan,” kata Toto saat berbincang dengan detikcom di bilangan Senayan, Rabu (27/11) kemarin.

Menurut Toto, dalam sebuah program yang terukur, pos–pos pengeluaran seorang calon antara lain sosialisasi media untuk pengenalan calon. Hal ini meliputi door to door campaign, pesan pendek (SMS) blast, serta media ruang publik, seperti baliho, iklan, juga spanduk.

Biaya sosialisasi terbesar yakni pada media koran dan televisi yang bisa menjangkau daerah yang lebih luas. “Hitungan (biaya) sudah sangat terang benderang, misalnya satu baliho, spanduk itu berapa, tinggal hitung sajalah. Dibanding Pilkada dan Pileg, tentu untuk pemilihan presiden lebih banyak lagi sebab idealnya capres harus mamanfaatkan media televisi selain koran, karena itu perlu biaya untuk pasang iklan,” kata Toto.

Pada tahap pertama yakni untuk pengenalan calon bisa mencapai Rp 200 – Rp 500 miliar. Nilai tersebut belum mencakup keperluan untuk membuat seorang calon disukai calon pemilih.

Untuk mendongkrak elektabilitas di tahap ini, juga harus dibuat berbagai kemasan program alias pencitraan seorang calon. “Bohong besar kalau capres tidak ada pencitraan,” kata Toto.

Di luar itu, masih ada tahap membangun kesan bahwa seorang calon mempunya kapasitas dan kualitas, yang juga menelan biaya. Tahap berikutnya adalah upaya upgrading dan downgrading, yakni mengangkat citra calon dengan cara menjatuhkan competitor yang oleh sering diterjemahkan kampanye hitam atau kampanye negatif.

Menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI ini, pos pengeluaran terbesar seorang calon adalah sosialisasi lewat media televisi, serta penggalangan opini publik dengan menggunakan media lain. Selain itu, ada pengeluaran lain yang tidak bisa dihindari yakni membayar saksi pengawal suara, dengan asumsi Rp 50 ribu – Rp 100 ribu per saksi.

Dalam kondisi normal, pos pengeluaran seorang calon meliputi empat tahapan tersebut. Namun, apabila seorang calon presiden tergoda melakukan money politic, menurut Toto wajar saja jika ongkos seorang kandidat bisa menyentuh angka Rp 7 triliun.


Sebelumnya, seorang pengamat ekonomi politik seperti dikutip situs Forbes 20 November lalu memprediksi, bahwa setiap calon presiden di Indonesia minimal harus menyiapkan US$ 600 juta atau sekitar Rp 7 triliun.

Asumsinya, seorang calon presiden minimal harus mempeeroleh 70 juta suara untuk terpilih. Jika biaya yang diperlukan satu orang pemilih Rp 100 ribu, maka total yang harus dikeluarkan pasangan calon Rp 7 triliun. Biaya itu tak hanya diberikan dalam bentuk uang tapi juga sembako, sarung, kerudung.

“Di Pilpres, bisa saja ada money politic secara diam-diam, kalau ada ongkos misalnya untuk gerakan siluman alias money politic, ya bisa saja (mencapai Rp 7 triliun),” ujar Toto.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari mengatakan hal senada. menurutnya dana politik yang dihabiskan seorang calon presiden tidak sampai Rp 7 triliun. “Saya rasa tidak sampai sebesar itu, dasarnya hitungannya dari mana?,” ujar Qodari ketika dihubungi detikcom, Rabu (27/11).


Lebih lanjut Qodari mengatakan total biaya yang dikeluarkan seorang calon dalam pemilihan presiden tidak mudah dihitung karena tidak dikeluarkan oleh satu pihak saja. Selain dari kantong pribadi calon tersebut, biaya politik juga sering dikeluarkan dari dari kantong para pendukungnya.

“Yang paling tahu nilai yang dikeluarkan oleh calon presiden adalah calon itu sendiri, kita tidak ada melakukan penghitungan total,” kata Qodari.


(erd/erd)