"Kalau fraksi dihapus, lalu kepanjangan partai itu namanya apa? Kalau fraksi dihapus sekalian saja partai dihapus, kan logikanya begitu, saya justru khawatir itu langkah awal hapus fraksi, setelah itu hapus parpol itu sudah tidak demokratis lagi, jadi aneh saja menurut saya", ungkapnya saat diwawancara detikcom melalui telepon, Minggu (11/1/2009).
Lukman menilai permasalah bukan pada ada atau tidaknya fraksi, namun mekanisme recall yang "menakuti" anggota fraksi untuk mengutarakan pendapat berbeda dengan fraksinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya mekanisme recall itu ditata ulang, saya tidak sependapat apabila recall dilakukan hanya karena perbedaan pendapat antara anggota dengan fraksi", tambahnya.
Saat disampaikan bahwa wacana ini berasal dari guru besar dari sebuah universitas di Thailand, Lukman menanggapinya dengan tidak serius. "Kalau di Thailand bisa, tapi kalo di Republik ini apakah bisa?" tanya Lukman sambil tertawa. (van/iy)