.webp)
Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari lima daerah di Jawa Tengah yang ditargetkan bebas kemiskinan ekstrem akhir tahun ini. Namun, Pemkab Brebes mengaku belum tuntas dan akan melanjutkan program bebas kemiskinan ekstrem tahun depan.
"Progresnya sudah ada dan memang belum bisa tertangani sepenuhnya. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini akan dilanjutkan di tahun 2022," kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Baperlitbangda) Brebes, Apriyanto Sudarmoko, saat ditemui di Pendopo Bupati Brebes, Selasa (28/12/2021).
Apriyanto mengungkap salah satu upaya penanganan masyarakat miskin ekstrem di 25 desa di Brebes dilakukan dengan pelatihan wirausaha. Harapannya dengan pelatihan ini target program bisa memiliki usaha untuk menambah pendapatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melalui dinas terkait, warga miskin ini diikutkan pelatihan wirausaha. Kemudian diberikan modal peralatan dan modal usaha melalui bansos. Diharapkan bisa membuka usaha baru agar taraf hidup masyarakat terangkat," bebernya.
Mengutip data Baperlitbangda Brebes angka kemiskinan sebesar 17,43 persen dari total penduduk sebanyak 1.986.347 jiwa, atau sekitar 314.950 jiwa yang masuk kategori masyarakat miskin. Dari 314.950 itu yang masuk miskin ekstrem sebanyak 197.520 jiwa, dengan penghasilan rata Rp 11.500 per hari per keluarga.
"Jumlah miskin ekstrem itu ada 197.520 orang dan kami ambil 1.087 orang di 25 desa untuk kita intervensi," ujar Apriyanto.
Dia menyebut 1.087 orang dari 25 desa itu terbagi di lima kecamatan, yakni Ketanggungan, Losari, Larangan, Bantarkawung dan Bulakamba. Dari pendataan terhadap sampel penduduk miskin ekstrem itu tercatat sebanyak 780 warga yang belum memiliki jamban, 443 orang memiliki rumah tidak layak huni, dan 198 orang tidak memiliki jaringan listrik.
"Sesuai hasil verifikasi, 1.087 orang itu 780 orang butuh jamban, 443 orang masuk RTLH dan 198 tidak punya listrik. Jadi ada satu orang yang tidak memiliki jamban, listrik maupun RTLH atau ada yang cuma perlu listrik, jamban atau rumah layak," ungkapnya.
Apriyanto kemudian menjelaskan, untuk penanganan jambanisasi dari target 780 unit baru tertangani 126 unit jamban atau masih kurang 654 unit. RTLH dari total kebutuhan 443 unit baru tertangani 220 unit dan kurang 223 unit.
Selanjutnya, masyarakat yang tidak memiliki jaringan listrik dari total 198 rumah, baru terpasang 150 rumah sisanya 48 rumah belum memiliki jaringan. Sementara itu soal bantuan air bersih belum ada yang terealisasi, sedangkan bantuan sosial (bansos) yang ditangani melalui top up bansos dana desa bulan ke-13, 14, dan 15 seluruhnya sudah disalurkan.
(ams/sip)
