Buruh Minta Ganjar Revisi UMK 2022, Ancam Tuntut ke PTUN

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 17:16 WIB
Massa buruh demo soal UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (7/12/2021).
Massa buruh demo soal UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (7/12/2021). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang -

Massa buruh kembali demo menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merevisi keputusan soal upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022. Jika tidak, massa mengancam akan membawa ke ranah hukum.

Massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng itu tiba di depan kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang, sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung melakukan orasi. Mereka juga membawa poster berisi tuntutan antara lain meminta kenaikan upah 10 persen.

Sekretaris KSPI Jateng Aulia Hakim mengatakan keputusan soal UMK Jateng 2022 sangat mengecewakan. Perhitungan usulan kenaikan 10 persen yang dikemukakan sejak sebelum UMK diputuskan itu sudah berdasarkan perhitungan kebutuhan tambahan untuk perlengkapan di masa pandemi.

"Dengan usulan kami sampaikan kemarin, tambahan di masa pandemi, yang kami kalkulasi 10 persen ke atas," kata Aulia di lokasi demo, Selasa (7/12/2021).

Tuntutan lainnya yaitu melaksanakan putusan MK yang menyatakan UU Nomor 11/2020 Cipta Kerja cacat formil dan melanggar UUD 1945. Massa juga meminta ada revisi keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tahun 2021 tentang UMK Jateng 2022.

"Bila Pak Gub tidak menggubris, analisa kami pasti Pak Gub patut diduga melawan hukum, akan tempuh jalur pidana dan PTUN. Hukum tertinggi di negara, tertinggi adalah UU 45. Kalau UU 45 dilanggar apalagi hukum yang ada?" ujarnya.

Massa buruh demo soal UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (7/12/2021).Massa buruh demo soal UMK 2022 di depan kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (7/12/2021). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom

Ia menjelaskan akan melakukan aksi secara berkesinambungan jika tuntutan tidak terpenuhi. Aulia juga menjelaskan soal surat edaran Gubernur Jateng No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 tidak mengatur sanksi.

"Pak Gub memang merangkaikan dengan SE soal struktur skala upah. Dari 23 ribu lebih perusahaan manufaktur yang terdata di kami, hanya 200 yang melaksanakan. Artinya 12 persen tidak ada. Struktur skala upah sudah diatur undang-undang sejak dulu, tidak ada sanksinya, hanya administrasi," jelasnya.

Ia menjelaskan massa aksi pada 9 Desember 2021 akan lebih banyak. Aulia juga menambahkan jika tuntutan tidak dipenuhi maka jika Ganjar maju Pilpres 2024 para buruh akan mempertimbangkan pilihan mereka dan tidak langsung mendukung karena pemerintah tidak pro buruh.

"Maka hari ini kita SPMI, memang elemen KSPI, hanya pemanasan. Tanggal 9 semua federasi akan kembali. Kalau tidak lakukan revisi kami sebagian buruh merasa pemerintah tidak pro. Ketika pemimpin tidak pro, maka, ketika Pak Gub misal ingin jadi pemimpin bangsa 2024 maka kami akan pertimbangkan itu," jelasnya.

Hingga pukul 16.40 WIB, sebagian massa masih berada di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dengan mobil komando mereka. Arus lalu lintas tidak terganggu, hanya dilakukan rekayasa dengan menutup satu ruas jalan sisi barat.

(rih/ams)