KPK Periksa Waket DPRD Banjarnegara soal Kasus Korupsi Budhi Sarwono

Uje Hartono - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 15:48 WIB
Wakil ketua DPRD Banjarnegara Edi Purwanto, Jumat (3/12/2021).
Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Edi Purwanto, Jumat (3/12/2021). (Foto: Uje Hartono/detikcom)
Banjarnegara -

KPK memanggil dan memeriksa Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Edi Purwanto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan di Dinas PUPR Banjarnegara serta gratifikasi. Kasus ini tengah menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono sebagai tersangka.

"Benar, saya kemarin tanggal 2 Desember 2021 dipanggil KPK. Tepatnya di kantor Satreskrim Polresta Banyumas. Pemanggilan jam 10, mulai diperiksa jam 11 sampai jam 2 siang," ujar Edi saat dihubungi detikcom, Jumat (3/12/2021).

Saat dimintai keterangan, Edi menyebut KPK menyoroti perihal penjualan tanah miliknya kepada Budhi Sarwono. Menurutnya tanah seluas 18.400 meter persegi di Desa Kalipelus, Kecamatan Purwanegara ini akan digunakan untuk pembuatan batching plant dan asphalt mixing plant (AMP).

"Di sana, saya ditanyai soal penjualan tanah kepada pak Budhi untuk digunakan AMP dan batching plant. Luasnya 18.400 meter persegi. Dulu harganya per meter Rp 200 ribu," terangnya.

Namun demikian, ia menegaskan penjualan tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan pengadaan di Dinas PUPR Banjarnegara serta gratifikasi. Pasalnya, kata Edi, jual beli tanah tersebut dilakukan sebelum Budhi Sarwono menjadi Bupati Banjarnegara.

"Belinya itu 15 Juni 2016. Saat itu beliau (Budhi Sarwono) belum menjadi bupati. Karena Pilkada itu tahun 2017. Dan sudah dibayar tunai, langsung lunas saat itu juga," jelasnya.

Hanya saja, lanjut Edi, proses balik nama baru dilakukan pada tahun 2019. Menurutnya, hal ini selain karena luasan tanah, juga proses perizinan alih fungsi sawah.

"Sebenarnya sudah dibayar pada tahun 2016, tetapi kemungkinan karena tanahnya luas, juga proses izin alih fungsi. Dari sawah kan ada izin pengeringan untuk alih fungsi," kata dia.

(sip/rih)