Massa Buruh di Jateng Demo Lagi, Tuntut UMK Naik 16 Persen

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 16:31 WIB
Buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Jawa Tengah kembali demo menuntut UMK tahun 2022 naik 16 persen, Selasa (30/11/2021).
Buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Jawa Tengah kembali demo menuntut UMK tahun 2022 naik 16 persen, Selasa (30/11/2021). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang -

Buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Jawa Tengah kembali menggelar aksi. Mereka menuntut upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 naik 16 persen.

Unjuk rasa sudah berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB dan sekitar pukul 16.00 WIB, dan masih ada yang bertahan di Jalan Pahlawan, Semarang, tepatnya depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kenaikan upah 16 persen karena UMP Jateng 2022 yang sudah diputuskan hanya naik 0,78 persen. Apabila tidak dipenuhi maka massa buruh mengancam akan ikut aksi di Istana Presiden.

"Apabila kebijakan yang dikeluarkan gubernur tetap tidak adil, maka kami akan terus galang kekuatan untuk melawan. Jika Pak Ganjar mengabaikan aspirasi buruh, maka kami akan geruduk presiden di Istana dan wakil rakyat Gedung DPR RI. Tidak ada kata menyerah dalam perjuangan sebelum keadilan terwujud," kata perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto, di lokasi aksi, Semarang, Selasa (30/11/2021).

Karmanto menjelaskan, telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 lalu dengan amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pembentukan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak diputuskan MK.

Menurutnya, dalam salah satu poin putusannya yaitu menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja selama proses perbaikan. Artinya PP 36 Tentang Pengupahan tidak berlaku dan ditangguhkan.

"Keputusan yang dikeluarkan oleh ndoro Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2022 harus dicabut. Terlebih jika kenaikannya 0,78 persen atau naik Rp 14.032, sedangkan untuk UMK 2022 di Jawa Tengah berpotensi lebih buruk lagi misalnya di Klaten, UMK 2022 hanya naik Rp 4.000 yang merupakan hasil keputusan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Klaten," jelasnya dalam keterangan tertulis.

"Kami berharap pemegang kebijakan baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, menjadi warga negara yang baik. Mereka sebagai pelaksana regulator harus benar-benar menjalankan dengan baik," imbuhnya.

Dalam aksi yang berlangsung damai hingga pukul 16.00 WIB itu terbentang beberapa poster tuntutan antara lain bertuliskan "Buruh bukan tumbal COVID-19", "Aku njaluk 16% jare kon realistis, tapi nek mung mundak 0,89% kui jenenge sadis", "UMK Jateng Tahun 2022 Naik 16% Ganjar RI1".

Halaman selanjutnya, tanggapan Ganjar Pranowo.