.webp)
Kelompok 'Tikus Pithi' pengusung pasangan independen Calon Wali Kota (Cawalkot) Solo Bagyo Wahyono-FX Supardjo di Pilkada 2020 ancang-ancang menjadi partai politik bernama Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Diketahui, Bagyo Wahyono-FX Supardjo adalah lawan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa di Pilkada Solo lalu.
Meski belum dideklarasikan secara resmi, PKR mengklaim sudah mempunyai struktur kepengurusan di 19 provinsi.
"28 Oktober deklarasi PKR targetnya membawa perubahan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pencapaian PKR terbentuk di 19 provinsi, setelah deklarasi akan selesai di Desember di 34 provinsi," kata Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina PKR, Tuntas Subagyo, saat jumpa pers di Solo, Senin (25/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuntas menjelaskan, alasan Tikus Pithi menjadi parpol adalah agar bisa lebih leluasa untuk masuk ke birokrasi maupun dalam dunia perpolitikan. Diharapkan akhir tahun ini bisa menyelesaikan persyaratan pembentukan struktur di 34 provinsi.
"Agar menasional, Tikus Pithi dengan independen cukup berat untuk masuk memenuhi persyaratan independen. Sehingga kita menjadi parpol agar menjadi lebih besar dan mempunyai potensi yang besar untuk masuk birokrasi ataupun demokrasi Indonesia," tuturnya.
Tuntas mengungkapkan, moto dari PKR adalah daulah rakyat dan akan menjadi partainya rakyat Indonesia. Untuk itu, PKR sengaja tidak menggandeng tokoh nasional.
"PKR partai wong cilik, tidak ada tokoh nasional, ingin wujudkan PKR milik seluruh warga. Di provinsi juga dari bawah, terbentuk dari, oleh dan untuk rakyat, wujudkan parpol yang beda dengan parpol yang sekarang sudah ada dab bisa pegang amanah rakyat," katanya.
Di kesempatan yang sama, Sekjen PKR Sigit Prawoso menyampaikan saat ini sudah ada 19 provinsi yang membentuk struktur kepengurusan PKR. Setidaknya demikian klaim atau pengakuan yang disamapaikan Sigit kepada wartawan.
"Di antaranya di Riau, Jambi, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Aceh, DKI, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung, Papua," ucapnya.
"Selain itu juga di Sulawesi Tenggara, Merauke, Jayapura, Sulsel, Tengah, Maluku. Yang sudah komitmen ada Kaltim, Kalimantan Utara dan beberapa daerah lainnya," lanjutnya.
